KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEMBANGKITKAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dinda , Ariandini (2023) KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEMBANGKITKAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK-ABSTRACT.pdf Download (72Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (5Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (5Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Munculnya Covid-19 dan terjadinya pandemi membuat perkembangan UMKM yang pesat mengalami penurunan, sehingga berdampak langsung pada pendapatan ekonomi UMKM. Pemerintah memberikan bantuan UMKM melalui Kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program PEN. Fakta lapangan tercatat pada tahun 2019 hingga 2020 perkembangan usaha pada kategori mikro di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan sebesar 3.404. Permasalahan penelitian (1) Bagaimanakah kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam membangkitkan UMKM melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional? (2)Apa sajakah faktor penghambat kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam membangkitkan UMKM melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data meliputi seleksi data, kualifikasi data, penyusunan data. Analisi data menggunakan analis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam membangkitkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui PEN telah berjalan dengan optimal dapat dilihat peningkatan usaha pada kategori mikro mencapai 2.502 yaitu dengan adanya kebijakan memberikan fasilitas dalam hal perzinan, memberikan fasilitas untuk mendapatkan bantuan modal Bantuan Produktif Usaha Mikro, menyelenggarakan akses pasar serta saran pemasaran di masa pandemi. (2) Faktor penghambat Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam membangkitakan UMKM melalui Program PEN yaitu adanya kebijakan PPKM yang membuat Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung tidak dapat bertemu langsung dengan masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai program BPUM dan Kurangnya jumlah sumber daya manusia dalam merekap dan menyeleksi data calon penerima BPUM. Kata Kunci : Kebijakan, UMKM, Program PEN, BPUM

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301270236 . Digilib
Date Deposited:	09 Feb 2023 08:58
Terakhir diubah:	09 Feb 2023 08:58
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69055

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir