PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI KONSEKUENSI PERALIHAN KEWENANGAN BIDANG PENDIDIKAN DI PROVINSI LAMPUNG (Studi di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung)

ALFIANDRI, 1922011056 (2023) PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI KONSEKUENSI PERALIHAN KEWENANGAN BIDANG PENDIDIKAN DI PROVINSI LAMPUNG (Studi di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (20Kb) | Preview
	File PDF TESIS ALFIANDRI 1922011056_FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb)
Preview	File PDF TESIS ALFIANDRI 1922011056_TANPA BAB III.pdf Download (3443Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan beralihnya pengelolaan pendidikan tingkat menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Peralihan kewenangan tersebut memiliki konsekuensi, salah satunya adalah peralihan sumber daya manusia dan peralihan aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Peralihan aset terutama aset berupa tanah harus diikuti dengan kewajiban pendaftaran tanah yang menjadi kewenangan kantor pertanahan. Dalam rangka percepatan pendaftaran peralihan hak atas tanah aset pemerintah daerah Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung menggunakan mekanisme ganti nama. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Menemukan dasar hukum pendaftaran hak atas tanah aset pemerintah daerah sebagai konsekuensi peralihan kewenangan bidang pendidikan di Provinsi Lampung. (2) Menganalisis Kebijakan pendaftaran hak atas tanah aset pemerintah daerah sebagai konsekuensi peralihan kewenangan bidang pendidikan di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan pendekatan normatif dan empiris. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Dasar hukum pendaftaran hak atas tanah aset pemerintah daerah sebagai konsekuensi peralihan kewenangan bidang pendidikan di Provinsi Lampung adalah perintah Undang-Undang akan tetapi tidak ditemukan mekanisme peraturan pelaksanaanya (2) Terjadi kekosongan hukum terkait mekanisme pendaftaran peralihan hak atas tanah aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada Pemerintah Provinsi Lampung, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung mengambil kebijakan untuk segera mendaftarkan pengalihan aset melalui mekanisme ganti nama. Kata kunci : Aset Pemerintah Daerah, Pendaftaran Tanah, Ganti Nama.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 306 Kultur, ilmu budaya, kebudayaan dan lembaga-lembaga, institusi
Program Studi:	Pascasarjana Fakultas Pertanian dan Pascasarjana > Pascasarjana
Pengguna Deposit:	2301508985 . Digilib
Date Deposited:	10 Feb 2023 00:17
Terakhir diubah:	10 Feb 2023 00:17
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69060

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir