ANALISIS KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEPOLISIAN DALAM MEMBANGUN KESIGAPAN MERESPON LAPORAN MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Kepolisian Sektor Pesisir Tengah Polres Lampung Barat)

Rakhmad Wahyudi, 1952011025 (2023) ANALISIS KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEPOLISIAN DALAM MEMBANGUN KESIGAPAN MERESPON LAPORAN MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Kepolisian Sektor Pesisir Tengah Polres Lampung Barat). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (77Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2804Kb)
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (2807Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK ANALISIS KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEPOLISIAN DALAM MEMBANGUN KESIGAPAN MERESPON LAPORAN MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Kepolisian Sektor Pesisir Tengah Polres Lampung Barat) Oleh Rakhmad Wahyudi Salah satu kejahatan adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Pada umumnya tindak pidana curanmor ini pelakunya dikenakan pada Pasal 363 KUHP yakni pada pasal pencurian dengan pemberatan. Hal tersebut disebabkan karena para pelaku curanmor menggunakan alat bantu tambahan dalam melaksanakan aksinya dengan kunci T. Oleh karena itu, apabila hal ini terjadi segera melaporkan tindak pidana tersebut ke polisi. Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan penegakan hukum pidana kepolisian dalam membangun kesigapan merespon laporan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan apakah faktor penghambat kebijakan penegakan hukum pidana kepolisian dalam membangun kesigapan merespon laporan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan normatif empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan proses pengumpulannya melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penegakan hukum pidana kepolisian dilakukan melalui penegakan preventif dan represif yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan, patroli rutin, ronda malam dengan peran bhabinkamtibmas, memasang spanduk dan melakukan sosialisasi, merespon cepat laporan yang masuk, melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi, dan melakukan penangkapan. Namun tidak hanya itu kebijakan penegakan hukum pidana kepolisian dalam membangun kesigapan merespon laporan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor harus berpedoman terhadap undang – undang mengenai tugas, fungsi, dan wewenang dari kepolisian. Dalam hal tersebut polisi harus sigap dalam menerima laporan pengaduan dari Rakhmad Wahyudi masyarakat mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, mengetahui dengan sendiri sedang terjadi tindak pidana pada saat melakukan patroli rutin, dan peran serta masyarakat. Adapun dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut telah dilaksanakan secara rutin dan terjadwal dalam hal untuk menekan tindak pidana di wilayah hukum Polsek Pesisir Tengah. Sedangkan faktor penghambat kebijakan kepolisian meliputi kurangnya personel, kurangnya kemampuan personel, terlambatnya laporan, enggannya masyarakat melapor, barang hasil pencurian dijual terpisah, tidak meresponnya masyarakat, tidak bersedia masyarakat menjadi saksi, serta terkait dengan medan dan cuaca yang sulit. Berdasarkan hal tersebut memang sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang sering dihadapi aparat kepolisian dilapangan. Saran dalam penelitian ini adalah dengan kepolisian diharapkan membangun komunikasi dengan semua pihak kemasyarakatan dan kepolisian segera meningkatkan kemampuan personel serta melengkapi saranan fasilitas pendukung dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Kata Kunci : Kebijakan, Kesigapan, Pencurian Kendaraan Bermotor

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301956716 . Digilib
Date Deposited:	10 Feb 2023 06:59
Terakhir diubah:	10 Feb 2023 06:59
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69102

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir