KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA BERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT

MELISA, 2122011100 (2023) KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TERHADAP DAMPAK PERTAMBANGAN MINERBA BERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (88Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2234Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2167Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penarikan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pertambangan Minerba (2) untuk menganalisis Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terhadap dampak Pertambangan Minerba berdasarkan prinsip Sustainable Development. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian normative dan pendekatan peraturan Perundang-Undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini adalah (1) kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditarik oleh Pemerintah Pusat, akan tetapi setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pusat mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan lagi terhadap kegiatan pertambangan, kewenangan yang dimiliki terbatas karena hanya delegasi dari pemerintah pusat. Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan yang mutlak, karena sumber kewenangan di dapatkan dari proses delegasi saja, untuk menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Akan tetapi di dalam pergub tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip Sustainable Development yaitu demokrasi, keadilan dan keberlanjutan. Peraturan gubernur tersebut hanya menjelaskan proses pendelegasian yang di berikan oleh pusat kepada daerah, karena kewenangan yang di peroleh delegatif, maka kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi masih terbatas, maka Pemerintah Daerah Provinsi tidak optimal dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang pertambangan Minerba. Kata kunci: Kewenangan, Kebijakan, Pertambangan Minerba, Sustainable Development iii ABSTRACT LAMPUNG PROVINCIAL GOVERNMENT POLICIES ON THE IMPACT OF MINERAL AND COAL MINING BASED ON PRINCIPLES SUSTAINABLE DEVELOPMENT By Melisa The withdrawal of authority from the regional government to the central government in mineral and coal mining activities has created a legal vacuum. This study aims (1) to analyze the authority of the Regional Government in Minerba mining activities (2) to analyze the Lampung Provincial Government's Policy on the impact of Minerba Mining based on the principles of Sustainable Development. The method used is the normative research method and the statutory approach. The results of this study are (1) the authority of the Regency/City Regional Government was withdrawn by the Central Government, but after the issuance of Presidential Regulation Number 55 of 2022 concerning Delegation of Granting Business Permits in the Field of Mineral and Coal Mining, the Center delegated it to the Provincial Governments. Regency/City Regional Governments no longer have authority over mining activities, their authority is limited because they are only delegations from the central government. The Regional Government does not have absolute authority, because the source of authority is obtained from the delegation process alone, to carry out the mandate of Law Number 55 of 2022 concerning Delegation of Granting Business Permits in the Mineral and Coal Mining Sector, the Regional Government of Lampung Province issued Lampung Governor Regulation Number 26 of 2022 concerning Amendments to the Governor of Lampung Regulation Number 47 of 2021 concerning Delegation of Licensing and Non-Licensing Authority to the Head of the Investment Service and One-Stop Integrated Services. However, the Pergub does not fully comply with the principles of Sustainable Development, namely democracy, justice and sustainability. The governor's regulation only explains the delegation process given by the center to the regions, because the authority obtained by the delegation, the authority possessed by the provincial regional government is still limited, so the Provincial Government is not optimal in enforcing the law in the Minerba mining sector. Keywords: Authority, Policy, Minerba Mining, Sustainable Development

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2301829180 . Digilib
Date Deposited:	13 Feb 2023 07:36
Terakhir diubah:	13 Feb 2023 07:36
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69155

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir