DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA RINGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan PN Nomor: 327/Pid.Sus/2019 PNTJK)

Dwi , Febriani (2023) DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA RINGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan PN Nomor: 327/Pid.Sus/2019 PNTJK). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (657Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2799Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2664Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA RINGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan PN Nomor 327/PID.SUS/2019 PNTJK) Oleh DWI FEBRIANI Putusan PN Nomor: 327/Pid.Sus/2019 PNTJK menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan denda sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Terdakwa telah mengeksploitasi secara seksual terhadap rekannya (korban) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Kesenjangan yang terjadi dalam putusan tersebut adalah hakim memberi sanksi yang lebih ringan dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Jaksa memberikan tuntutan kepada pelaku yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun dengan denda sebanyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Permasalahan penelitian yaitu: Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana ringan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pada putusan tersebut, Apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Narasumber penelitian adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan PN Nomor 327/Pid.Sus/2019 PNTJK secara yuridis adalah perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Secara filosofis mempertimbangkan agar putusan yang dijatuhkan dapat membina terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik serta hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan di masyarakat. Secara sosiologis mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Dwi Febriani Dalam memutus perkara tersebut memiliki alasan yang kuat yaitu hakim mempertimbangkan peran pelaku dalam tindak pidana tersebut sehingga hakim telah menjatuhkan pidana seadil-adilnya terhadap terdakwa berdasarkan rasa keadilan, prinsip Ketuhanan Yang Mahasa Esa, dan telah sesuai dengan ketentuan UndangUndang yang berlaku. Saran dalam penelitian ini adalah: Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana sehingga dalam putusan tersebut diharapkan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberikan dampak jera terhadap terdakwa karena penjatuhan pidana ringan tidak dapat menjamin terdakwa atau masyarakat menyesal atau perbuatannya. Diharapkan sanksi yang telah ditetapkan oleh hakim pada putusan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa maupun masyarakat. Serta hakim wajib untuk selalu melihat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat agar putusan yang ditetapkan memberi rasa keadilan bagi setiap pihak. Kata kunci : Pertimbangan, Penjatuhan, Pelaku, Perdagangan. ABSTRACT BASIC CONSIDERATIONS OF JUDGES IN CRIMINAL IMMEDIATES BRIGHT AGAINST THE CRIMINAL TRAFFICKING IN PEOPLE (Review of PN Decision Number 327/PID.SUS/PNTJK of 2019) Written by: DWI FEBRIANI District Court Decision Number: 327/Pid.Sus/2019 PNTJK imposed a prison sentence of 3 (three) years and 6 (six) months with a fine of Rp120,000,000.00 (one hundred and twenty million rupiah) with the provision that if the fine is not paid imprisonment for 1 (one) month against the perpetrators of the crime of trafficking in persons. The defendant has sexually exploited his partner (victim) with the intention of benefiting himself. The discrepancy that occurred in the decision was that the judge gave a lighter sanction than the demands put forward by the prosecutor. The prosecutor charged the perpetrator with imprisonment for 5 (five) years and a fine of Rp120,000,000.00 (one hundred and twenty million rupiah) with a subsidiary of 1 (one) month in prison. The research problem is: What is the basis for the judge's consideration in imposing a light sentence on the perpetrator of the crime of trafficking in persons in the decision, is the decision in accordance with justice. The research method used is a normative juridical and empirical juridical approach with primary, secondary and tertiary legal sources. The research sources were Tanjung Karang District Court Judges, Bandar Lampung District Prosecutors, and Lecturers in the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. The results of the study show that the basis for the judge's consideration in imposing a sentence on the PN decision No. 327/Pid.Sus/2019 PNTJK juridically is that the defendant's actions are legally and convincingly proven to have committed a crime as stipulated in Article 2 Paragraph (1) of Law Number 21 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. Philosophically considering that the decision handed down can foster the accused to become a better person and the judge must explore the values of justice in society. Sociologically consider mitigating and aggravating circumstances for the defendant. Dwi Febriani In deciding the case, there are strong reasons, namely the judge considers the role of the perpetrator in the crime so that the judge has sentenced the defendant in the fairest way possible based on a sense of justice, the principle of Belief in One Almighty God, and in accordance with the provisions of the applicable law. Suggestions in this study are: The judge has the freedom to determine the severity of the sentence so that the decision is expected to consider factors that can have a deterrent effect on the defendant because the imposition of a light sentence cannot guarantee that the defendant or the public will regret their actions. It is hoped that the sanctions that have been determined by the judge in the decision can be a lesson for the defendant and the community. And the judge is obliged to always see the values that grow and develop in society so that the decisions made give a sense of justice for each party. Keywords: Judgment, Drop, Actor, Trade.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301920722 . Digilib
Date Deposited:	14 Feb 2023 02:15
Terakhir diubah:	14 Feb 2023 02:15
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69212

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir