PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERAMPOKAN KAPAL BERBENDERA ASING DI WILAYAH HUKUM POLDA LAMPUNG

Marsudi Ansyah, 1952011014 (2023) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERAMPOKAN KAPAL BERBENDERA ASING DI WILAYAH HUKUM POLDA LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1.ABSTRAK.pdf Download (2170Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2221Kb)
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (2223Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERAMPOKAN KAPAL BERBENDERA ASING DI WILAYAH HUKUM POLDA LAMPUNG Oleh MARSUDI ANSYAH Masyarakat internasional saat ini sedang menghadapi masalah yang paling serius dari kejahatan perompakan di laut. Saat ini, perampokan telah menghancurkan dan mengganggu proses pengiriman industri seluruh dunia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perampokan kapal berbendera Asing di wilayah hukum Polda Lampung dan faktor apa saja yang penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perampokan kapal berbendera Asing di wilayah hukum Polda Lampung. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini secara yuridis normatif dan yuridis empiris, narasumber dalam penelitian adalah Komandan TNI AL (Lanal) Lampung, Direktorat Polisi Polairud Polda Lampung dan Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perampokan kapal berbendera Asing di wilayah hukum Polda Lampung sudah sesuai dengan peraturan mulai dari tahap formulasi, tahap aplikasi tahap eksekusi semua sudah dilaksanakan dengan baik dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Faktor yang cukup dominan menghambat penegakan hukum pidana perompakan kapal berbendera asing di wilayah hukum Polda Lampung adalah faktor sarana dan fasilitas serta faktor aparat penegak hukum. Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut antara lain: (1) Pemerintah dapat memberikan suatu perhatian ekstra terhadap adanya tindak pidana perompakan. (2) Hendaknya pihak aparat lebih meningkatkan pengamanan di sekitar perairan perbatasan di laut Indonesia dan terus mempertahankan patroli gabungan dengan pihak aparat negara-negara yang ada di perbatasan. (3) Hendaknya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana perompakan ini lebih di tingkatkan, mengingat masyarakat memiliki peran penting sebagai pemberi informasi. ABSTRACT CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACT OF ROBBERY OF FOREIGN-FLAGGED VESSELS IN THE JURISDICTION OF THE LAMPUNG REGIONAL POLICE By MARSUDI ANSYAH The international community is currently facing the most serious problem of the crime of piracy at sea. At present, the robbery has destroyed and disrupted the shipping process of the entire world industry. The problem in this study is how is the enforcement of criminal law against the criminal act of robbery of foreign- flagged vessels in the jurisdiction of the Lampung Regional Police and what factors hinder the enforcement of criminal law against the criminal act of robbery of foreign-flagged vessels in the jurisdiction of the Lampung Regional Police. The problem approach that will be used in this study is juridically normative and empirically juridical, the resource persons in the study are the Commander of the Indonesian Navy (Lanal) Lampung, the Polairud Police Directorate of the Lampung Regional Police and Academics at the Faculty of Law, University of Lampung. The results showed that criminal law enforcement against the criminal act of robbery of foreign-flagged ships in the jurisdiction of the Lampung Regional Police was in accordance with regulations starting from the formulation stage, the application stage of the excesses stage has all been carried out properly and precisely in accordance with existing laws and regulations. The dominant factor hindering the enforcement of the criminal law on the pumping of foreign-flagged vessels in the jurisdiction of the Lampung Regional Police is the facilities and facilities factor as well as the law enforcement officer. Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut antara lain: (1) Pemerintah dapat memberikan suatu perhatian ekstra terhadap adanya tindak pidana perompakan. (2) Hendaknya pihak aparat lebih meningkatkan pengamanan di sekitar perairan perbtaasan di laut Indoonesia dan terus mempertahankan patroli gabungan dengan pihak aparat negara-negara yang ada di perbatasan. (3) Hendaknya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana perompakan ini lebih di tingkatkan, mengingat masyarakat memiliki peran penting sebagai pemberi informasi.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301174070 . Digilib
Date Deposited:	16 Feb 2023 08:50
Terakhir diubah:	16 Feb 2023 08:50
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69421

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir