Sheshilia Regina Salim, 1912011078 (2023) PERAN INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENGAWASAN BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandarlampung ). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
1. ABSTRAK.pdf Download (5Mb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (5Mb) |
|
|
File PDF
3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (5Mb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK PERAN INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENGAWASAN BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandarlampung ) Oleh: SHESHILIA REGINA SALIM Masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan perjalanan harus memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, hal tersebut diatur Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Masalah pemalsuan identitas diri pemohon paspor semakin marak terjadi di Indonesia tidaklepas dari perilaku pemohon paspor, serta kelembagaan pemerintahan mulai dari proses pengurusan identitas diri pemohon hingga pada penerbitan paspor. Keimigrasian memiliki peran yang sangat besar yaitu mempunyai fungsi yang sangat signifikan untuk meminimalisir akibat negatif dari mobilitas masyarakat negara asing, pihak imigrasi memiliki fungsi dalam politik hukum keimigrasian yang memiliki sifat selektif. Metode pada penelitian ini menggunakan normatif empiris. Metode normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan data sekunder berupa peraturan perundang – undangan, buku, dan jurnal. Hasil pada penelitian ini adalah mengulas peran ideal (ideal role) intelijen dan penindakan Keimigrasian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam mencegah dan mengungkap dokumen palsu yang digunakan untuk melakukan permohonan paspor Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dilakukan dengan cara yang bersifat preventif maupun represif. Upaya Preventif dalam menghadapi tindak pidana keimigrasian dalam pembuatan dokumen perjalanan dengan menggunakan dokumen palsu yaitu pelatihan Document Fraud yaitu pelatihan dokumen yang diperuntukan sebagai bekal keahlian untuk pihak imigrasi dalam mendetesi pemalsuan dokumen perjalanan. Pelatihan ini merupakan pelatihan wajib yang dilaksanakan kantor imigrasi terhadap calon pegawainya sebelum ditugaskan, Memiliki sistem Interpol yang Sheshilia Regina Salim sudah terkoneksi sehingga memudahkan dalam pencarian DPO (Daftrar Pencarian Orang) Interpol. Memiliki sistem BCM (Border Control Management) di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi). Upaya represif adalah tindakan yang dilakukan aparatur penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Serta mengetahui hambatan – hambatan apa saja yang dialami oleh Intelejen dan Penindakan Keimigrasian dalam menghadapi pengawasan bagi Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Hambatan yang dialami oleh pihak Intelejen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) ada berbagai macam terutama dalam pelaksanaan pengawasan, secara umum hambatan yang ada pada sumber daya manusia dan sarana/prasarana. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang menjadi faktor terhambatnya proses penegakan hukum bagi Warga Negara Asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Jumlah pegawai Intelejen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang sedikit merupakan pemicu pengawasan tidak dapat dilakukan secara serentak. Melalui hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peran dari Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) dalam melakukan pengawasan terhadap WNA yang melakukan tindak pidana pemalsuan identitas. Peran Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung belum sepenuhnya memenuhi standar peran itu sendiri yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu peran ideal (ideal role) yang dimana Kantor Imigrasi memiliki kendala dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki daya integritas yang tinggi dalam melakukan selektif ketat dalam membiarkan warga negara asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Saran dari penulis kepada lembaga hukum yang berwenang untuk dapat terus menegakkan tiang hukum dalam menghadapi tindak pidana keimigrasian khususnya dalam melakukan tindak pidana pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA). Melakukan selektif ketat dalam pemilihan Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas dan kualitas yang tinggi sehingga peran ideal dan peran sebenarnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku dapat berjalan dengan lancar. Kata kunci: Keimigrasian, Tindak pidana, Pemalsuan identitas ABSTRACT THE ROLE OF THE INTELLIGENCE AND IMMIGRATION ACTION SECTION ON THE SUPERVISION OF FOREIGNERS WHO PERMIT THE CRIMINAL ACTS OF IDENTITY FAKETING (Study at Immigration Office Class I TPI Bandarlampung) By: SHESHILIA REGINA SALIM Indonesian people who will travel must have valid and valid travel documents, this is regulated in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The problem of counterfeiting passport applicants' identities is increasingly prevalent in Indonesia, which cannot be separated from the behavior of passport applicants, as well as government institutions, starting from the process of managing the applicant's identity to issuing passports. Immigration has a very large role, namely it has a very significant function to minimize the negative consequences of the mobility of foreign citizens, immigration has a function in the politics of immigration law which has a selective nature. The method in this study uses empirical normative. Empirical normative method is research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and contracts in fact in every particular legal event that occurs in society in order to achieve predetermined goals. The data sources used are primary data in the form of data obtained directly from research subjects and secondary data in the form of laws and regulations, books and journals. The results of this study are to review the ideal role of intelligence and Immigration enforcement carried out by Civil Servants in preventing and uncovering fake documents used to apply for a Republic of Indonesia passport at the Immigration Office Class I Bandar Lampung carried out in a preventive or fraudulent manner. repressive. Preventive efforts in dealing with immigration crimes in making travel documents using fake documents, namely Document Fraud training, namely document training intended as a provision of expertise for immigration authorities in detecting forgery of travel documents. This training is mandatory training carried out by the immigration office for prospective employees before being assigned. It has an Interpol system that is already connected to make it easier to search for Interpol DPOs (Person Wanted List). Have a BCM (Border Control Management) system at TPI (Immigration Checkpoints). This system supports e-office spread throughout Sheshilia Regina Salim Immigration Office and embassies. Repressive efforts are actions taken by law enforcement officials after a crime or crime has occurred. As well as knowing what obstacles are experienced by Intelligence and Immigration Enforcement in facing surveillance for Foreign Nationals who commit immigration crimes. There are various kinds of obstacles experienced by Intelligence and Immigration Enforcement, especially in the implementation of supervision, in general the obstacles that exist in human resources and facilities/infrastructure. The limited number of human resources is a factor in hampering the law enforcement process for Foreign Citizens and Indonesian Citizens (WNI) who commit immigration crimes. The small number of Immigration Intelligence and Enforcement employees as well as Civil Servant Investigators (PPNS) is a small trigger for oversight not to be carried out simultaneously. Through the results of the research and discussion a conclusion can be drawn that the role of the Immigration Intelligence and Enforcement Section is in supervising foreign nationals who commit identity fraud crimes. The role of the Immigration Intelligence and Enforcement Section of the Class I Immigration Office in Bandar Lampung has not fully met the standard role itself put forward by Soerjono Soekanto, namely the ideal role in which the Immigration Office has constraints and a lack of human resources with high integrity. high in carrying out strict selective in letting foreign nationals into the territory of Indonesia Suggestions from the author to authorized legal institutions to be able to continue to uphold the pillars of law in dealing with immigration crimes, especially in committing identity fraud crimes committed by foreign nationals (WNA). Carry out strict selectiveness in selecting Human Resources who have high integrity and quality so that their ideal and actual roles in accordance with applicable legal norms can run smoothly. Keywords: Immigration, Crime, Identity fraud
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | 2301266068 . Digilib |
| Date Deposited: | 20 Feb 2023 07:57 |
| Terakhir diubah: | 20 Feb 2023 07:57 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69633 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
