PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

M. Fadel Alfarabi, 1942011006 (2023) PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (1647Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1646Kb)
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (1648Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Oleh M. FADEL ALFARABI Penegakan peraturan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP yang bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Lampung Tengah? (2) Apa saja faktor penghambat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Lampung Tengah? Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data meliputi seleksi, klasifikasi dan penyusunan. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan maka menunjukkan: (1) Peran PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan dengan melaksanakan tindakan penertiban nonyustisial yang terdiri tindakan pre-emtif, tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan Pre-emtif dilaksanakan dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk menaati hukum. Tindakan Preventif dilaksanakan dengan kegiatan patroli untuk mengumpulkan informasi, menemukan pelanggaran atau menentukan sesuatu yang dapat menjurus kepada pelanggaran perda atau tindak pidana. Tindakan represif dilakukan dengan proses penegakan hukum dengan bekerja sama kepada pihak Kepolisian. Selain itu mengkoordinir PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat peran PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang yaitu keterbatasan sumber daya manusia, yaitu secara kuantitas masih kurangnya jumlah PPNS Satpol PP. Selain itu faktor keterbatasan sarana dan prasarana, yaitu masih terbatasnya jumlah kendaraan dinas roda empat sehingga menghambat tindakan preventif berupa patroli atau penyuluhan ke wilayah Kabupaten Lampung Tengah Saran dalam penelitian ini adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Lampung Tengah agar: (1) Mengajukan penambahan jumlah PPNS Satpol PP (2) Mengajukan penambahan kendaraan operasional sehingga dapat menunjang kinerja Satpol PP. Kata Kunci: Peran, PPNS, Satpol PP, Tindak Pidana Perdagangan Orang ABSTRACT THE ROLE OF CIVIL SERVANT INVESTIGATORS (PPNS) IN RESOLVING CASES OF CRIMINAL ACTS OF HUMAN TRAFFICKING IN CENTRAL LAMPUNG REGENCY By M. FADEL ALFARABI Enforcement of regulations by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in accordance with Article 8 Paragraph (1) of Government Regulation Number 16 of 2018 concerning Civil Service Police Units, is carried out by Civil Servant Investigators (PPNS) Satpol PP who act as PPNS coordinators within the Government Area. Problems: (1) What is the role of Civil Servant Investigators (PPNS) in resolving cases of criminal acts of Human Trafficking in Central Lampung Regency? (2) What are the inhibiting factors for Civil Servant Investigators (PPNS) in resolving cases of Human Trafficking in Central Lampung Regency? The research uses a normative and empirical juridical approach. Data collection by field study and literature study. Data processing includes selection, classification and arrangement. The analysis was carried out in a qualitative juridical manner. The results of the research and discussion show: (1) The role of the PPNS Civil Service Police Unit in resolving cases of the crime of Human Trafficking in Central Lampung Regency is carried out by carrying out non-judicial enforcement actions consisting of pre-emptive actions, preventive actions and repressive actions. Pre- emptive action is carried out by carrying out outreach to the public regarding the importance of obeying the law. Preventive Actions are carried out with patrol activities to collect information, find violations or determine something that could lead to violations of regional regulations or criminal acts. Repressive actions are carried out by law enforcement in cooperation with the Police. In addition to coordinating PPNS in the Regional Government Environment in resolving cases of criminal acts of Human Trafficking (2) Factors that hinder the role of PPNS Civil Service Police Units in resolving cases of criminal acts of Human Trafficking are limited human resources, namely in quantity there is still a lack of PPNS Satpol PP. In addition, the factor is the limited number of four-wheeled official vehicles that hinder preventive actions in the form of patrols or counseling to the Central Lampung Regency area Suggestions in this research are the Head of Satpol PP in Central Lampung Regency to: (1) Propose an increase in the number of Satpol PP PPNS (2) Propose additional operational vehicles so that they can support the performance of Satpol PP. Keywords: Role, PPNS, Satpol PP, Human Trafficking

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301850051 . Digilib
Date Deposited:	20 Feb 2023 08:21
Terakhir diubah:	20 Feb 2023 08:21
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69641

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir