IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KONSUMEN ROKOK ELEKTRIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

MUHAMMAD TOMMY, ARIMA (2023) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KONSUMEN ROKOK ELEKTRIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (180Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL-1.pdf Restricted to Hanya staf Download (2103Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB IV PEMBAHASAN-1.pdf Download (1368Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pada tahun 2010, rokok elektrik dinyatakan sebagai produk berbahaya dan ilegal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia. Meski demikian, rokok elektrik tetap banyak tersedia di pasar Indonesia (baik di toko maupun online) dan semakin dipromosikan. Saat ini, satu-satunya kebijakan rokok elektrik yang ada adalah cukai e-liquid. Selain itu, banyak pula beredar rokok elektrik yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Sehingga pada perjalanannya dibutuhkan peraturan untuk melindungi kegiatan masyarakat dalam proses jual beli rokok elektrik agar dapat terpenuhi hak-hak sebagai konsumen dan menghindari segala dampak buruk dari penggunaan rokok elektrik di Bandar Lampung. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh banyaknya produk cairan rokok elektrik di Bandar Lampung yang tidak memberikan hak informasi kepada konsumen khusunya pada label yang ada pada produk. Minimnya hak informasi yang diberikan menyebabkan kerugian pada konsumen. Sehingga ditemukan permasalahan skripsi tentang bagaimana implementasi perlindungan hukum untuk konsumen rokok elektrik di kota Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh paparan lengkap, rinci dan sistematis mengenai pemahaman perlindungan konsumen bagi pengguna rokok elektrik di Bandar Lampung. Jenis penelitian penulis ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sebuah penelitian bidang hukum dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah, masih banyaknya produk yang tidak mencantumkan label kadaluarsa, label komposisi yang detail dan label pentunjuk penggunaan menggunakan Bahasa Indonesia pada produk cairan rokok elektrik. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha berupa sanksi administratif dan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Kata Kunci : Rokok Elektrik, Perlindungan Konsumen, Peraturan.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301583193 . Digilib
Date Deposited:	21 Feb 2023 04:20
Terakhir diubah:	21 Feb 2023 04:20
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69731

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir