KONFLIK PENCALONAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020

NARITA HAYUNANDA, 1926021018 (2023) KONFLIK PENCALONAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (2109Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3620Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3618Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

KPU Lampung Selatan menyatakan pasangan calon Hipni-Melin tidak memenuhi syarat sebagai peserta pilkada tahun 2020. Melin Haryani Wijaya dinyatakan belum melewati masa tunggu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana. Keputusan tersebut memunculkan konflik politik antara pasangan calon Hipni-Melin dengan KPU Lampung Selatan. Konflik politik lalu diselesaikan oleh Bawaslu Lampung Selatan melalui ajudikasi yang putusannya memerintahkan KPU Lampung Selatan menetapkan Hipni-Melin sebagai peserta pilkada. Penelitian ini bertujuan menganalisis apa yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan tafsir antara KPU-Bawaslu Lampung Selatan terkait syarat calon mantan terpidana, dan menggali implikasi penyelesaian konflik terhadap hubungan kelembagaan KPU-Bawaslu Lampung Selatan. Ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan perspektif greed dan grievance, keadilan pemilu, KPU-Bawaslu-DKPP dalam satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu, regulasi yang multitafsir dan kualitas SDM. Penelitian menemukan bahwa perbedaan tafsir atas teks terpidana dan penjara yang digunakan Bawaslu Lampung Selatan sebagai salah satu dasar pengambilan putusan, disebabkan regulasi yang multi tafsir serta kualitas SDM komisioner Bawaslu Lampung Selatan yang belum memadai. Meskipun terjadi pengabaian terhadap Peraturan KPU 9 Tahun 2020 oleh Bawaslu Lampung Selatan, namun ternyata tidak menimbulkan implikasi dalam hubungan kelembagaan KPU-Bawaslu Lampung Selatan. Selain itu regulasi penyelesaian sengketa pemilu tidak memberikan ruang kepada KPU Lampung Selatan untuk melakukan upaya hukum atas putusan Bawaslu Lampung Selatan ke lembaga peradilan. KPU-Bawaslu perlu melakukan perumusan kebijakan bersama dalam menafsirkan putusan MK di masa mendatang sehingga tidak lagi terjadi perbedaan tafsir, dan peningkatan kualitas SDM Bawaslu daerah dengan merekrut komisioner berlatarbelakang pendidikan sosial politik, hukum, ekonomi. Kata kunci: Konflik Pencalonan, Pilkada, Keadilan Pemilu, Satu Kesatuan Fungsi Penyelenggaraan Pemilu. KPU South Lampung stated that the Hipni-Melin candidate pair did not meet the requirements to participate in the 2020 regional election. Melin Haryani Wijaya was declared not to have passed the 5-year waiting period after completing her sentence. This decision led to a political conflict between the Hipni-Melin candidate pair and the South Lampung KPU. The political conflict was then resolved by the South Lampung Bawaslu through adjudication whose decision ordered the South Lampung KPU to appoint Hipni-Melin as participants in the regional election. This study aims to analyze what causes the differences in interpretation between the KPU and Bawaslu in South Lampung regarding the requirements for candidates for former convicts, and explore the implications of conflict resolution for the institutional relationship between KPU and Bawaslu in South Lampung. This is a qualitative-descriptive research with a greed and grievance perspective, election justice, KPU-Bawaslu-DKPP in one unitary election administration function, multi-interpreted regulations and quality human resources. The study found that differences in interpretation of the convict and prison texts used by the South Lampung Bawaslu as one of the bases for making decisions, were caused by multiple interpretations of the regulations and the inadequate quality of human resources for the commissioners of the South Lampung Bawaslu. Even though there was a disregard for KPU Regulation 9 of 2020 by the South Lampung Bawaslu, it turned out that this did not have implications for the KPU-Bawaslu institutional relationship in South Lampung. In addition, the election dispute settlement regulations do not provide space for the South Lampung KPU to take legal action against the South Lampung Bawaslu decision to the judiciary. KPU-Bawaslu need to formulate joint policies in interpreting MK decisions in the future so that there are no more differences in interpretation, and improve the quality of regional Bawaslu human resources by recruiting commissioners with socio-political, law, economic education backgrounds. Keywords: Candidacy Conflict, Local Leader Election, Election Justice, One Unified Function of Holding Elections.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum 000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum > 001 Ilmu pengetahuan
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Magister Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	2301097836 . Digilib
Date Deposited:	21 Feb 2023 05:02
Terakhir diubah:	21 Feb 2023 05:02
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69744

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir