IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI LAMPUNG

RETTY , ZULANDA (2023) IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI LAMPUNG. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (1710Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3292Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB DAN PEMBAHASAN.pdf Download (3195Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Seluruh kementerian dan lembaga pemerintah diwajibkan melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008. Beberapa kekurangan penerapan SPIP pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Lampung, yaitu adanya surat teguran atas pelaporan SPIP dan kartu kendali yang capaiannya hanya 78.80% pada periode I Tahun 2021, serta posisi KPU Provinsi Lampung yang menempati posisi 29 dari 34 provinsi selama 2 tahun berturut-turut (Tahun 2021 dan 2022) dalam penyampaian Kartu Kendali SPIP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan SPIP dan menganalisis hambatan SPIP di KPU Provinsi Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi KPU Provinsi Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan unsur dari SPIP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang merupakan adopsi dari konsep pengendalian intern COSO dimana terdapat 5 unsur dan 24 sub-unsur dari SPIP. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 13 sub-unsur SPIP terlaksana tetapi belum secara optimal. Sedangkan 11 sub-unsur SPIP terlaksana dan memberi kontribusi bagi kuatnya unsur-unsur SPIP di KPU Provinsi Lampung. Sedangkan untuk hambatan, hasil penelitian menemukan terdapat 5 hambatan dari pelaksanaan SPIP di Lingkungan KPU Provinsi Lampung. Kebijakan perbaikan penyelenggaraan SPIP diperlukan mengingat penerapan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Lampung sangat erat hubungannya dengan manajemen pemilu yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Kata kunci: SPIP, KPU, Manajemen Pemilu All ministries and government agencies are required to carry out supervision of all activities by implementing an Internal Control System (SPI) based on Government Regulation (PP) Number 60 of 2008. Some of the deficiencies in implementing SPIP at the General Election Commission (KPU) in Lampung Province, namely the existence of a letter of warning against reporting of SPIP and control cards whose achievements were only 78.80% in a period I of 2021, as well as the position of the KPU of Lampung Province which occupies 29th position out of 34 provinces for 2 consecutive years (2021 and 2022) in the submission of SPIP Control Cards. The purpose of this research is to describe the implementation of SPIP and to analyze SPIP obstacles in KPU Lampung Province. This research is a descriptive study with a qualitative approach with primary data sources from interviews and secondary data obtained from official documents from KPU Lampung Province. Data collection techniques carried out in this study were interviews, and documentation. This study uses elements from SPIP based on PP No. 60 of 2008 which is the adoption of the COSO internal control concept where there are 5 elements and 24 sub-elements of SPIP. Based on the results of the study, there were 13 SPIP sub-elements implemented but not yet optimally. Meanwhile, 11 SPIP sub-elements were implemented and contributed to the strength of the SPIP elements at KPU Lampung Province. As for the obstacles, the results of the study found that there were 5 obstacles to the implementation of the SPIP in KPU Lampung Province. The policy to improve the implementation of the SPIP is necessary considering that the implementation of the SPIP within the Lampung Province KPU is very closely related to election management which aims to realize orderly, effective, efficient, accountable, and transparent governance. Keywords: SPIP, KPU, Election Management

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum > 001 Ilmu pengetahuan 300 Ilmu sosial > 370 Pendidikan
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Magister Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	2301795912 . Digilib
Date Deposited:	21 Feb 2023 07:45
Terakhir diubah:	21 Feb 2023 07:45
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69752

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir