EKSISTENSI SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK

MUHAMMAD , KHADAFI AZWAR (2023) EKSISTENSI SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (89Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1246Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (952Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tindakan Kebiri Kimia telah dipilih oleh Indonesia untuk menangani pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Adanya sanksi tambahan ini ternyata telah menuai pro dan kontra di masyarakat terutama terkait risiko, manfaat, dan kewajaran dari pengenaan sanksi tersebut. Permasalahan yang menjadi obyek kajian tesis ini adalah bagaimanakah eksistensi sanksi Kebiri Kimia terhadap tujuan pemidanaan pelaku kejahatan seksual anak? Serta mengapa terjadi hambatan dalam pelaksanaan sanksi Kebiri Kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak ditinjau dari aspek kemanfaatan? Penelitian tesis ini dihasilkan dari penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, asas hukum dan doktrin-doktrin. Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Cara yang digunakan untuk mendapatkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka. Analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sanksi Kebiri Kimia diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Tujuan pemidanaan dari Kebiri Kimia adalah rehabilitasi, dengan catatan bahwa tindakan Kebiri Kimia tersebut hanya dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita gangguan pedofilia. Hambatan dalam pelaksanaan hukuman Kebiri Kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak antara lain adanya keberatan dokter sebagai eksekutor dan penolakan penggiat HAM. Selain itu, keberadaan Kebiri Kimia belum mencerminkan kemanfaatan dan keadilan karena risiko yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya dalam mengurangi kekerasan seksual terhadap anak. Penulis menyarankan agar pemerintah perlu lebih memfokuskan pada upaya terapi perilaku pada pelaku dan rehabilitasi yang optimal pada anak korban kekerasan seksual. Pemerintah bersama Ikatan Dokter Indonesia juga perlu lebih giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tindakan Kebiri Kimia dan mekanisme pelaksanaannya. Kata kunci: Anak, Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual Indonesia has chosen chemical castration to deal with perpetrators of sexual violence against children. The existence of this additional sanction turned out to have reaped the pros and cons in the community, especially regarding the risks, benefits, and fairness of the imposition of these sanctions. The problem that becomes the object of this thesis study is the existence of chemical castration sanctions to convict perpetrators of child sex crimes. And why are there obstacles in implementing chemical castration sanctions against perpetrators of child sex crimes in terms of benefits? This thesis research resulted from normative research using statutory approaches, legal principles and doctrines. The data in this study were obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The method used to obtain legal materials in this research is by conducting a literature study. Analysis of normative legal research data using descriptive-qualitative data. The research results show that chemical castration sanctions are regulated in Article 81 of Law Number 17 of 2016. The purpose of punishment for chemical castration is rehabilitation, provided that chemical castration is only imposed on perpetrators of sexual violence against children who suffer from paedophilia. Obstacles to implementing chemical castration sentences for perpetrators of child sex crimes include the objection of doctors as executors and the rejection of human rights activists. In addition, chemical castration does not reflect benefits and justice because the risks posed are more significant than the benefits in reducing sexual violence against children. The author suggests that the government needs to focus more on behavioral therapy efforts on perpetrators and optimal rehabilitation of child victims of sexual violence. The government and the Indonesian Doctors Association also need to be more active in conducting outreach to the public regarding chemical castration and the mechanism for its implementation. Keywords: Children, Chemical Castration, Sexual Violence

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2301936634 . Digilib
Date Deposited:	22 Feb 2023 08:35
Terakhir diubah:	22 Feb 2023 08:35
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69879

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir