PENEGAKAN HUKUM PEROMPAKAN KAPAL BERBENDERA ASING (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)

DICKY , JAFAR MULYADI (2023) PENEGAKAN HUKUM PEROMPAKAN KAPAL BERBENDERA ASING (Studi Kasus di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK.pdf

Download (98Kb) | Preview
[img] File PDF
TESIS FULL.pdf
Restricted to Hanya staf

Download (1298Kb)
[img]
Preview
File PDF
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1182Kb) | Preview

Abstrak

Hukum nasional dan internasional telah mengatur segala hubungan antar negara di wilayah laut, namun kejahatan perompakan masih menjadi masalah di semua negara yang masuk dalam wilayah pantai termasuk perompakan kapal asing yang pelakunya tidak hanya berasal dari masyarakat lokal namun juga dari masyarakat internasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum pidana perompakan kapal berbendera asing di wilayah hukum kepolisian daerah Lampung, Mengapa terdapat faktor menghambat dalam penegakan hukum pidana perompakan kapal berbendera asing di Indonesia dan bagaimanakah model penegakan hukum ideal terhadap kasus-kasus perompakan kapal berbendera asing di Indonesia. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif dan pencekatan yuridis empiris, pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi kepustakaan serta di analisis menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana perompakan kapal berbendera asing di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung sudah sesuai dengan peraturan mulai dari tahap formulasi, tahap aplikasi tahap eksekusi semua sudah dilaksanakan dengan baik dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Faktor yang cukup dominan menghambat penegakan hukum pidana perompakan kapal berbendera asing di wilayah hukum Indonesia adalah faktor sarana dan fasilitas serta faktor aparat penegak hukum. Model penegakan hukum ideal terhadap kasus-kasus perompakan kapal berbendera asing di Indonesia adalah dengan cara melakukan kerjasama dengan institusi yang ada di negara Indonesia yang diberikan tugas untuk melakukan pengamanan laut Indonesia serta melakukan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan negara dari luar ASEAN yang memiliki kepentingan di perairan wilayah Asia Tenggara melalui perjanjian bilateral maupun multilateral serta memperluas yurisdiksi internasional Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut antara lain: (1) Pemerintah dapat memberikan suatu perhatian ekstra terhadap adanya tindak pidana perompakan. (2) Hendaknya pihak aparat lebih meningkatkan pengamanan di sekitar perairan perbatasan di laut Indonesia dan terus mempertahankan patroli gabungan dengan pihak aparat negara-negara yang ada di perbatasan. (3) Hendaknya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana perompakan ini lebih di tingkatkan, mengingat masyarakat memiliki peran penting sebagai pemberi informasi. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perompakan, Kapal Asing National and international law has regulated all relations between countries in the sea area, but the welfare of pumping is still a problem in all countries that are included in the coastal area including the pumping of foreign ships whose perpetrators do not only come from local communities but also from the international community. The problem in this study is how to enforce the criminal law of piracy of foreign-flagged vessels in the jurisdiction of the Lampung Regional Police. Why there are factors that hinder the enforcement of criminal law on the pumping of foreign-flagged vessels in the jurisdiction in indonesia and what is the ideal law enforcement model for cases of pumping foreign-flagged vessels in Indonesia. The problem approach used in this study is juridically normative and empirically juridical, data collection uses literature studies and literature studies and is analyzed using qualitative. The results showed that the enforcement of the criminal law on the pumping of foreign-flagged vessels in the jurisdiction of the Lampung Regional Police was in accordance with the regulations starting from the formulation stage, the application stage of the excesses stage has all been carried out properly and precisely in accordance with existing laws and regulations. The dominant factor hindering the enforcement of the criminal law on the pumping of foreign-flagged vessels in the jurisdiction in indonesia is the facilities and facilities factor as well as the law enforcement officer. The ideal law enforcement model for cases of pumping foreign-flagged vessels in Indonesia is by cooperating with existing institutions in the Indonesian state that are given the task of securing Indonesia's seas as well as cooperating with countries in the Southeast Asian region and countries from outside ASEAN that have interests in southeast Asian territorial waters through bilateral agreements and expanding international jurisdiction. The suggestions in this study are as follows: (1) The government may pay extra attention to the existence of criminal acts of piracy. (2) The authorities should further improve security around the waters of the border in the Indonesian seas and continue to maintain joint patrols with the officials of countries on the border. (3) Socialization to the public regarding the criminal act of piracy should be further improved, considering that the community has an important role as an informer. Keywords: Law Enforcement, Piracy, Foreign Ship

Jenis Karya Akhir: Tesis (Masters)
Subyek: 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi: Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit: 2301549408 . Digilib
Date Deposited: 23 Feb 2023 01:46
Terakhir diubah: 23 Feb 2023 01:46
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69895

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir