PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERKAIT KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Met)

ANAS RODJA FADIR ROHIM, 1812011303 (2022) PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERKAIT KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Met). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG. (Submitted)

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (80Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERKAIT KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Met) Tanah merupakan sebuah karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh seluruh mahluk yang ada di bumi ini. Tanah merupakan kebutuhan hidup bagi seluruh mahluk hidup khususnya manusia sebagai sumber penghidupan dan juga mata pencaharian untuk melangsungkan kehidupannya. Tanah mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia dan bernegara. Tanah tidak sekedar dilihat dari aspek fisik semata melainkan juga aspek social, budaya, politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan aspek hak kepemilikan. Peradaban kehidupan serta perkembangan zaman yang semakin maju membuat nilai eknomis dari tanah menjadikan tanah sebagai suatu aset yang berharga, sehingga tanah dapat menjadi sebuah masalah atau sengketa yang timbul akibat perebutan hak kepemilikannya dan rentan terjadi konflik yang melibatkan berbagai pihak. Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa kepemilikan hak atas tanah serta dasar pertimbangan Hakim dalam memutus Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Met, dengan menggunakan metode penelitian normative empiris dengan sumber data primer yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pendaftaran tanah perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap orang yang menguasai dan memiliki tanah agar nantinya mempunyai kekuatan hak didepan Hukum dan Negara. Karena itulahpentingnya pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat di atas tanah yang dimiliki agar seseorang mempunyai dasar kepemilikan hak atas tanah. Sertipikat juga sebagai surat tanda bukti hak atas kepemilikan tanah seseorang. Dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah pada studi kasus ini Hakim menimbang bahwa setelah dipelajari oleh Majelis dengan seksama gugatan penggugat dalam perkara ini, ternyata yang menjadi pokok dari gugatan penggugat tersebut adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh turut tergugat II dikarenakan telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik. Bahwa batasbatas tanah objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam posita gugatan penggugat didasari pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor 076/C.2/2000, jika dibandingkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02262 atas nama Soeseno, jelas terdapat perbedaaan terkait dengan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang demikian adalah “gugatan yang tidak menyebut batas obyek sengketa secara jelas”, maka gugatan yang demikian adalah tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), karena gugatan yang seperti ini pada hakekatnya tidak akan bisa dieksekusi (Non Executable). Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi turut tergugat II telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka mengenai pokok perkaranya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Kata Kunci : Sengketa, Hakim, dan Putusan. Land is a gift given by God Almighty as a natural resource that is needed by all creatures on this earth. Soil is a necessity of life for all living things, especially humans as a source of livelihood and also a means of livelihood to sustain their lives. Land has an important role in human and state life. Land is not only seen from the physical aspect alone but also from the social, cultural, political, legal, defense, security and property rights aspects. The civilization of life and the development of an increasingly advanced era makes the economic value of land make land a valuable asset, so that land can become a problem or dispute that arises as a result of fighting over ownership rights and is prone to conflicts involving various parties. The problem in this study is to find out what are the factors that cause land ownership disputes and the basis for judges' considerations in deciding decision Number 7/Pdt.G/2022/PN.Met, using normative empirical research methods with primary data sources consisting of primary legal materials and secondary legal materials through interviews and observations. The results of the study show that land registration needs to be carried out to provide legal certainty for people who control and own land so that later they have the power of rights before the law and the state. That is why it is important to register land and issue certificates on owned land so that someone has a basic ownership right to land. The certificate is also a proof of the right to ownership of one's land.In settling the dispute over ownership of land rights in this case study the judge considered that after being carefully studied by the panel of the plaintiff's lawsuit in this case, it turned out that the subject matter of the plaintiff's lawsuit was regarding Unlawful Acts (PMH) committed by co-defendant II because he had issue Certificate of Property Rights. Whereas the boundaries of the object of the disputed land as contained in the plaintiff's claim posita are based on the Sale and Purchase Deed (AJB) Number 076/C.2/2000, when compared with the Certificate of Ownership Number 02262 in the name of Soeseno, there are clear differences related to the boundaries the boundary of the land that is the object of the dispute, thus the Panel of Judges is of the opinion that such a lawsuit is "a lawsuit that does not clearly state the boundaries of the object of the dispute", then such a lawsuit is unclear and vague (Obscuur Libel), because a lawsuit like this is essentially will not be executable (Non-Executable). Considering, that because co-defendant II's exception has been granted by the Panel of Judges, regarding the subject matter of the case it is no longer relevant for consideration, so it is quite reasonable for the Panel of Judges to declare the Plaintiff's claim unacceptable (Niet Ontvankelijke Verklaard). Keywords: Dispute, Judge, and Decision.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum 000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum > 001 Ilmu pengetahuan
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301798409 . Digilib
Date Deposited:	23 Feb 2023 01:50
Terakhir diubah:	23 Feb 2023 01:50
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69897

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir