ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 381/Pid.Sus/2020/PN. Kot)

FATRIC , ABEL RIZAT (2023) ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 381/Pid.Sus/2020/PN. Kot). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK FATRIC ABEL RIZAT.pdf Download (229Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FATRIC ABEL RIZAT FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3994Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI FATRIC ABEL RIZAT TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (3994Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 381/Pid.Sus/2020/PN. Kot) Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 381/Pid.Sus /2020/PNKot dan Apakah Putusan Hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Putusan Nomor: 381/Pid.Sus /2020/PNKot sudah memenuhi tujuan pemidanaan. Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Skunder. Narasumber: Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 381/Pid.Sus /2020/PNKot adalah pertimbangan yang bersifat yudiris antara lain dakwaan jaksa penuntut umum yang memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana serta waktu dilakukan tindak pidana dan pasal yang dilanggar. Keterangan saksi yaitu keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri. Barang-barang bukti yang diajukan oleh penuntut di persidangan. Pasal-pasal dalam undang-undang narkotika dan psikotropika. Dan pertimbangan yang bersifat non yudiris ada 2 yaitu akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa. Serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Pemenuhan tujuan pemidanaan dalam Putusan Hakim tentang perkara tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor: 381/Pid.Sus /2020/PN.Kot adalah untuk mencegah, memasyarakatkan, menyelesaikan konflik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Masalah penjatuhan pidana terhadap seseorang bukanlah hal yang mudah. Hakim selain harus mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan, tetapi harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat. Putusan hakim harus mencerminkan kehendak perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Putusan pidana selain merupakan pemidanaan, tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana, agar tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindarkan. Kenyataan dalam praktek peradilan, putusan hakim dalam perkara narkoba sering membuat terpidana tidak merasa jera bahkan cenderung untuk mengulangi lagi perbuatannya. Hakim dalam menjatuhkan putusan belum menerapkan batas maksimal yang diterapkan oleh undang-undang. Di samping hal-hal lain seperti ekonomi, dipengaruhi teman dan lain sebagainya. Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugas judicialnya dilaksanakan secara profesional dan objektif sehingga dalam menjatuhkan putusannya benar-benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja hakim, dan apabila ditemukan indikasi penyimpangan agar diberi sanksi yang tegas juga dalam merekrut hakim benar-benar bebas KKN agar ditemukan hakim yang berkualitas. Untuk menghindari disparitas pidana sebaiknya perlu ditinjau kembali rentang dan batas maksimum dan batas minimumnya pidana yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur sanksi pidana terhadap jual beli narkotika. Kata Kunci: Analisis, Putusan Pengadilan, Pidana Narkotika. ABSTRACT ANALYSIS OF THE DECISION OF THE KOTA AGUNG STATE COURT ON NARCOTICS ABUSE (Study of Decision Number: 381/Pid.Sus/2020/PN. Kot) By FATRIC ABEL RIZAT Law enforcement against narcotics crimes has been widely carried out by law enforcement officers and has received many judges' decisions. Thus, law enforcement is expected to be a deterrent factor against the spread of illicit trade and narcotics trafficking, but in reality law enforcement is increasingly intensive. The problems in this thesis are: What is the basis for the judge's legal considerations in making a decision on the criminal act of narcotics abuse based on the Decision of the Kota Agung District Court Number: 381/Pid.Sus /2020/PNKot and What is the Judge's Decision in the case of the criminal act of narcotics abuse in Decision Number: 381/Pid.Sus /2020/PNKot has fulfilled the purpose of sentencing. The problem approach used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Data sources: Primary Data and Secondary Data. Resource persons: Judges at the Kota Agung District Court and Academics from the Faculty of Law in the Criminal Law Division at the University of Lampung. The results of the research and discussion show that: The basis for the judge's legal considerations in making a decision on the crime of narcotics abuse based on the Decision of the Kota Agung District Court Number: 381/Pid.Sus /2020/PNKot is a judicial consideration, including the indictment of the public prosecutor containing the identity the defendant, description of the crime and the time the crime was committed and the article that was violated. Witness testimony is information about a criminal event that he personally saw and experienced himself and must be submitted in a court session by taking an oath. The defendant's statement is what is stated in court about the actions he has committed or which he himself knows or has experienced himself. The evidence presented by the prosecution at trial. Articles in the narcotics and psychotropic law. And there are two non-judicial considerations, namely the result of the defendant's actions and the defendant's condition. As well as aggravating and mitigating criminal matters. Fulfillment of the purpose of sentencing in the Judge's Decision on the narcotics crime case in Decision Number: 381/Pid.Sus/2020/PN.Kot is to prevent, socialize, resolve conflicts and relieve the convicts of guilt. The problem of imposing a crime against someone is not an easy thing. Judges must not only base themselves on statutory regulations, but must also pay attention to the general feelings and opinions of the community. The judge's decision must reflect the will of the legislation and the values that live in society. Criminal decisions are not only a punishment, but also become the basis for re-socializing the convict, so as not to commit another crime in the future so that danger to the community can be avoided. The reality in judicial practice, the judge's decision in drug cases often makes the convict not feel deterred and even tends to repeat his actions again. Judges in making decisions have not applied the maximum limit applied by law. In addition to other things such as the economy, influenced by friends and so on. The suggestion in this study is that it is hoped that judges in carrying out their judicial duties are carried out professionally and objectively so that in making their decisions really for justice based on God Almighty. Tighter supervision is needed on the performance of judges, and if any indications of irregularities are found, they should be given strict sanctions in recruiting judges who are completely free of KKN in order to find qualified judges. In order to avoid criminal disparities, it is better to review the range and the maximum and minimum criminal limits specified in the law that regulates criminal sanctions against the sale and purchase of narcotics. Keywords: Analysis, Court Decision, Narcotics Crime.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 348 Undang-undang, hukum, regulasi dan kasus
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301031842 . Digilib
Date Deposited:	24 Feb 2023 01:03
Terakhir diubah:	24 Feb 2023 01:03
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69966

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir