M. HADI ANANDITO, 1852011066 (2023) ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI DALAMMEMBERIKAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN BELUM DAPAT DI TINDAK LANJUTI KE TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Polresta Tanjung Karang). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .
|
File PDF
01. ABSTRAK.pdf Download (301Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
03. SKRIPSI FULL ANANDITO.pdf Restricted to Hanya staf Download (2686Kb) |
|
|
File PDF
02. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2524Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK Pada perkembangan proses penyidikan di Polresta Tanjung Karang yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Pendidikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf a Perkap No. 21 Tahun 2011 juncto Pasal 12 huruf c Perkap No. 16 tahun 2010 Setiap penerbitan dan penyampaian SP2HP, maka Penyidik wajib menandatangani dan menyampaikan tembusan kepada atasannya. didalam proses penyelidikannya semua saksi-saksi sudah dipanggil dan diperiksa semua baik saksi pelapor maupun saksi terlapor, bahkan alat bukti surat petunjuk dan lainnya sudah lengkap dan terpenuhi sebagai bukti permulaaan cukup untuk dijadikan keterangan yang dapat di tingkatkan ketingkat penyidikan, akan tetapi proses penyelidikan dihentikaan karena dianggap kurang alat bukti. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan permasalahan Bagaiamanakah Kekuatan alat Bukti Dalam Memberikan Perkembangan Hasil Penyelidikan Belum Dapat ditindaklanjuti Ke Tingkat Penyidikan (Surat A2) dan Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam pembuktian dengan mengunakan 2 (dua) alat bukti dalam proses penyelidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari, Kepolisian Resor Kota Tanjung Karang, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, diperoleh kesimpulan bahwa kekuatan barang bukti dikaitkan dengan alat-alat bukti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal i M. Hadi Anandito 184 KUHAP perlu dipertanyakan. Benda atau barang bukti tidak boleh dipersamakan dengan alat bukt i petunjuk, undang-undang sendiri tidak memberi penjelasan tidak selayaknya demikian, karena barang bukti pun dalaml ini tertentu sangat menolong untuk memperoleh petunjuk dalam menungkap suatu perkara pidana. Posisi kasusnya yang terjadi semua saksi-saksi sudah dipanggil oleh penyidik dan alat bukti berupa surat-surat juga sudah di tahan oleh penyidik akan tetapi semua alat bukti pendukung itu dianggap kurang dan tidak menjadi bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang telah ditentukan didalam KUHAP, sehingga diberhentikan sementara sampai dengan alat bukti surat atau ada bukti petunjuk lainnya. Faktor Penghambat dalam pembuktian dengan 2 (dua) alat bukti dalam proses penyelidikan sejauh ini memang masih mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, diantaranya faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat dan budaya hukum. Adapun saran yang diberikan penulis Pasal 184 Ayat (1) menyebutkan alat bukti yang sah meliputi: bagi pihak kepolisian khususnya penyidik dapat memahami bahwa undang-undang menentukan 5 jenis alat bukti yang sah selain 5 jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. “Kekuatan Pembuktian” atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Serta pihak kepolisian lebih mengintensifkan kerja mereka seperti meningkatkan koordinasi dengan saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, serta membuat kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama yaitu penanggulangan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang makin marak di Bandar Lampung. Kata Kunci: Kekuatan, Alat Bukti, Penyidikan, Surat A2. ii ABSTRACT JURIDICAL ANALYSIS OF THE STRENGTH OF EVIDENCE IN PROVIDED DEVELOPMENT OF INVESTIGATION RESULTS HAS NOT BEEN ABLE TO IN FOLLOW UP TO THE LEVEL OF INVESTIGATION (Tanjung Karang Police Study) By M. HADI ANANDITO In the development of the ongoing investigation process at the Tanjung Karang Police, the reporting party can submit an application to be granted SP2HP to the relevant police, as stipulated in the provisions of Article 11 Paragraph (1) letter a Perkap No. 21 of 2011 juncto Article 12 letter c Perkap No. 16 of 2010 Every issuance and submission of Letter of Notification of the Development of Encryption Result SP2HP, the Investigator must sign and submit a copy to his superior. During the investigation process, all witnesses have been summoned and examined, both reporting witnesses and reported witnesses, even evidence, instructions and others are complete and fulfilled as initial evidence, sufficient to be used as information that can be increased to the level of investigation, however, the investigation process was stopped because considered insufficient evidence. Based on this, it is necessary to conduct research with the problem of how the strength of evidence in providing developments in investigation results cannot yet be followed up to the level of investigation (Letter A2) and what are the obstacles in proving by using 2 (two) pieces of evidence in the investigation process. This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. The type of data consists of primary and secondary data. The resource persons consisted of the Tanjung Karang City Police, Tanjung Karang District Court Judges and Lecturers in the Criminal Law Department at the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis using qualitative analysis. Based on the discussion of the research results regarding the problems raised in this thesis, it is concluded that the strength of the evidence associated with the evidence as stated in Article 184 of the Criminal Procedure Code needs to be questioned. Objects or evidence may not be equated with evidence, the law itself does not provide an inappropriate explanation for this, because even evidence in iii M. Hadi Anandito these matters is certain. very helpful for obtaining clues in uncovering a criminal case. The position of the case that occurred was that all the witnesses had been summoned by the investigator and the evidence in the form of letters had also been detained by the investigator, but all the supporting evidence was considered insufficient and did not constitute sufficient initial evidence as specified in the Criminal Procedure Code, so it was dismissed. while up to documentary evidence or other evidence. The inhibiting factors in proving with 2 (two) pieces of evidence in the investigation process so far are still experiencing various obstacles. These obstacles are caused by various factors, both internal and external, including factors of legal substance, law enforcers, supporting facilities and infrastructure, society and legal culture. The advice given by the author of Article 184 Paragraph (1) states that valid evidence includes: for the police, especially investigators, to understand that the law determines 5 types of legal evidence other than these 5 types cannot be used as legal evidence. "Strength of Proof" or bewijskracht of each piece of evidence referred to in Article 184 of the Criminal Procedure Code. As well as the police intensifying their work such as increasing coordination by exchanging information from all collaborating parties regarding activities and results including the problems faced by each, as well as making agreements and a unified understanding of the goals that must be achieved as the direction of joint activities, namely countermeasures criminal acts of fraud or embezzlement which are increasingly prevalent in Bandar Lampung. Keywords: Strength, Evidence, Investigation, Letter A2.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | 2301746524 . Digilib |
| Date Deposited: | 06 Mar 2023 01:58 |
| Terakhir diubah: | 06 Mar 2023 01:58 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/70036 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
