Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan Yang Melarikan Diri Keluar Negeri Analysis of Criminal Law Enforcement Against Perpetrators of Banking Crimes Who Flew Abroad

DHEKA, ERMELIA PUTRI (2022) Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan Yang Melarikan Diri Keluar Negeri Analysis of Criminal Law Enforcement Against Perpetrators of Banking Crimes Who Flew Abroad. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (95Kb) | Preview
	File PDF (THESIS FULL) THESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2786Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF (THESIS FULL TANPA PEMBAHASAN) THESIS FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (2258Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penipuan, pemalsuan hingga korupsi bekedok produk perbankan marak menjadi masalah dalam menghadapi kemajuan teknologi perbankan. Sistem pidana Indonesia yang masih kurang memadai, menyebabkan pelaku tindak pidana perbankan yang banyak disebut sebagai “Penjahat Kerah Putih” masih bisa menghirup udara bebas, bahkan hingga melarikan diri keluar negeri. Sistem pidana Indonesia, terutama terkait, ekstradisi, Mutual Legal Assistance bahkan hingga pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana yang melarikan diri keluar negeri, masih minim dibandingkan dengan sistem pidana secara internasional. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri dan mengapa terdapat hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative empiris dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Sumber dan jenis data menggunakan data primer, sekunder, tersier dan hasil wawancara terhadap narasumber yang dikumpulkan dan dioleh menggunakan studi kepustakaan secara sistematis. Setelah itu data akan dianalisis sejauh mana penegakan hukum pidana dilakukan, upaya Indonesia serta pengaruh kerjasama dalam melakukan proses ekstradisi para pelaku tindak pidana perbankan yang melarikan diri keluar negeri. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri memerlukan penanganan yang sinergis antara pemerintah, baik nasional maupun internasional. Ketika para pelaku tindak pidana perbankan ini melarikan diri kelua negeri, upaya yang dapat digunakan adalah menggunakan perjanjian ekstradisi dan bantual timbal balik (mutual legal assistance). Sedangkan hambatan yang timbul dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri terjadi karena adanya perbedaan hukum dan sistem hukum antar negara, perkembangan hukum, kepentingan nasional masing-masing negara, proses ekstradisi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 yang terlalu berbelit-belit sehingga memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, kurangnya pemahaman aparat dalam pelaksaan ekstradisi, ketiadaan perjanjian ekstradisi antar negara, tidak adanya pengaturan dalam UU Ekstradisi No. 1 tahun 1979 mengenai tata cara pengajuan permintaan penangkapan dan penahanan kepada suatu negara dan adanya kendala dalam proses pengembalian pelaku kejahatan ke Indonesia. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perbankan, Melarikan Diri Keluar Negeri, Ekstradisi, Mutual Legal Assistance Fraud, counterfeiting, and corruption under the guise of banking products are rife as a problem in dealing with advances in banking technology. Indonesia's penal system is still inadequate, causing perpetrators of banking crimes widely referred to as “White Collar Criminals” to be still able to breathe free air, even to the point of fleeing abroad. Indonesia's criminal system, particularly in extradition, Mutual Legal Assistance, and even the imposition of sanctions for perpetrators of criminal acts who have fled abroad, is still minimal compared to the international criminal system. Therefore, the research aims to examine how criminal law enforcement against perpetrators of banking crimes who flee abroad and why there are obstacles to enforcing criminal law against perpetrators of banking crimes who flee abroad. This study uses empirical normative legal methods with an approach to legal principles, legal systematics, level of legal synchronization, legal history, and comparative law. Sources and types of data used primary, secondary, and tertiary data, and the results of interviews with informants were collected and processed using a systematic literature study. After that, the data will be analyzed to what extent criminal law enforcement has been carried out, Indonesia's efforts and the influence of cooperation in carrying out the extradition process for perpetrators of banking crimes who have fled abroad. The research results show that criminal law enforcement against perpetrators of banking crimes who flee abroad requires synergistic handling between the national and international governments. When the perpetrators of this banking crime flee abroad, the effort that can be used is to use extradition agreements and mutual legal assistance. While the obstacles that arise in the process of law enforcement criminal acts against perpetrators of banking crimes who flee abroad occur due to differences in laws and legal systems between countries, legal developments, the national interests of each country, extradition process in Law no. 1 of 1979 which is too convoluted so that it takes a long time and costs a lot, the lack of understanding of the apparatus in carrying out extradition, the absence of extradition treaties between countries, the absence of provisions in Extradition Law No. 1 of 1979 concerning procedures for submitting requests for arrest and detention to a country and the existence of obstacles in the process of returning criminals to Indonesia. Keywords: Law Enforcement, Banking Crime, Escape Abroad, Extradition, Mutual Legal Assistance

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Pascasarjana Fakultas Pertanian dan Pascasarjana > Pascasarjana
Pengguna Deposit:	2301152949 . Digilib
Date Deposited:	10 Mar 2023 01:12
Terakhir diubah:	10 Mar 2023 01:12
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/70065

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir