M. Yoga , kurniawan (2023) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG PESAWAT KOMERSIL YANG DIBATALKAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA MASKAPAI PENERBANGAN GARUDA INDONESIA). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
1. ABSTRAK-ABSTRACT.pdf Download (32Kb) | Preview |
|
![]() |
File PDF
2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1197Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1148Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Covid-19 adalah jenis virus varian baru yang muncul pada desember 2019 di wuhan, China dan menyebar menyerang seluruh belahan dunia dan mengakibatkan beberapa sector yang harusnya berjalan sebagaimana biasanya menjadi terhambat atau bahkan berhenti total. Salah satunya adalah sector penerbangan. Akibat dari dampak pademi Covid-19 ini, banyak penerbangan yang dibatalkan secara sepihak oleh maskapai penerbangan akibat dari peraturan pemerintah. pemerintah dan perusahaan maskapai penerbangan berupaya untuk menangani dan meminimalisir kerugian baik untuk pemerintahan, perusahaan penerbangan, dan juga perlindungan hukum bagi konsumen yang terkena dampak pandemi Covid-19 ini. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang dikaji adalah, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dibatalkan sepihak penerbangannya dan bagaimanakah tanggung jawab maskapai penerbangan yang dibatalkan penerbangannya akibat keadaan pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode normative emipiris. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada petinggi Garuda Indonesia dan studi Pustaka dan data dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian dan wawancara kepada Bapak Tosan Anda Andika (Genera Manager PT. Garuda Indonesia Tbk) sebagai perwakilan pihak maskapai Garuda Indonesia menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dibatalkan penerbangannya akibat pandemi Covid-19 yaitu berupa kontrak perjanjian yang dilakukan sebelum pemberangkatan dalam bentuk pemberiaan hak konsumen yang tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Tanggung jawab pihak maskapai kepada konsumen yang dibatalkan tiket keberangkatannya berdasarkan UUPK berhak untuk mendapat ganti rugi berupa pengembalian dana dan ganti rugi berupa voucher sesuai kebijakan yang berlaku pada masing-masing maskapai penerbangan. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, force majure, Garuda Indonesia
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
Pengguna Deposit: | 2301287704 . Digilib |
Date Deposited: | 16 Mar 2023 02:15 |
Terakhir diubah: | 16 Mar 2023 02:15 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/70113 |
Actions (login required)
![]() |
Lihat Karya Akhir |