ANALISIS PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA) TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 376.PID.B/2021/PN KOT)

DHINDA , RATRI PUTRISTIRA (2023) ANALISIS PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA) TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 376.PID.B/2021/PN KOT). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (89Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1726Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1544Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Adanya persinggungan antara hukum perdata dan hukum pidana dalam perkara penyerobotan tanah mengakibatkan terjadinya perselisihan pra-yudisial. Hal itu menimbulkan diskursus keadilan pada masyarakat yang mengharapkan kepastian terhadap penegakan hukum melalui acara pidana, terlebih lagi KUHAP tidak mengenal putusan NO. Maka dari itu penelitian akan menjawab dua permasalahan yaitu (1) bagaimanakah kajian hukum pidana terhadap putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) pada putusan akhir tingkat pertama perkara tindak pidana penyerobotan tanah? (2) apakah putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) pada perkara tindak pidana penyerobotan tanah sudah memenuhi nilai keadilan? Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dalam penelitian tesis ini dilakukan dengan menggunakan instrumen studi pustaka dan wawancara. Selanjutnya analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, putusan N.O pada putusan akhir tingkat pertama perkara tindak pidana penyerobotan tanah, bertujuan untuk mencegah timbulnya kontradiksi antar putusan pidana dan perdata, namun putusan N.O tersebut bertentangan dengan KUHAP yang tidak mengenal putusan N.O. Maka dari itu untuk perkara pidana tidak boleh ada putusan N.O. Jika surat dakwaannya tidak bisa dijadikan dasar untuk mengadili perbuatan terdakwa, maka putusannya bisa berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dilihat dari perspektif nilai keadilan, putusan N.O pada perkara penyerobotan tanah Nomor: 376.PID.B/2021/PN KOT tidak memenuhi nilai keadilan. Korban belum dapat memiliki kembali tanah yang diakui miliknya, penuntut umum belum dapat membuktikan kesalahan bagi pelaku dan pelaku belum mengetahui dengan pasti terhadap status tanah tersebut. Selain itu, salah satu akibat atas putusan N.O ialah perkara tersebut tidak bisa diadili kembali (ne bis in idem), sehingga tidak terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini mengajukan saran kepada pemerintah untuk memformulasikan pedoman perselisihan pra-yudisial ke dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, Mahkamah Agung perlu melakukan pendidikan/pelatihan, pembinaan teknis kepada seluruh hakim sehingga dapat mencegah terjadinya disparitas putusan antara dua peradilan tentang suatu obyek yang sama. Kata kunci: Penyerobotan Tanah, Putusan N.O, Keadilan The intersection between civil law and criminal law in cases of land grabbing has resulted in pre-judicial disputes. This gave rise to a discourse of Justice among the people who expect certainty of law enforcement through criminal procedures. Moreover, the Criminal Procedure Code does not recognize decision NO. Therefore, this research will answer two problems: (1) how is the study of criminal law against the decision of Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) in the final decision at the first instance of the crime of land grabbing? (2) Does Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O)'s decision in the land-grabbing criminal case fulfill the value of Justice? This research is normative research using a case, statutory, and conceptual approach. Data collection in this thesis research was carried out using literature study instruments and interviews. Furthermore, data analysis was carried out qualitatively. Based on the results of the research, the decision of the N.O in the final decision of the first instance in the criminal case of land grabbing aims to prevent contradictions between criminal and civil decisions, but the decision of the N.O is contrary to the Criminal Procedure Code which does not recognize the decision of N.O. Therefore, for criminal cases, there can be no decision by N.O. If the indictment cannot be used to try the defendant's actions, then the decision can be an acquittal or a decision free from all lawsuits. Viewed from the perspective of the value of justice, the decision of N.O in the land grabbing case Number: 376.PID.B/2021/PN KOT does not fulfill the value of justice. The victim has not been able to reclaim the land claimed to be hers, the public prosecutor has not been able to prove the perpetrator's guilt, and the perpetrator does not know for sure the status of the land. In addition, one of the consequences of N.O's decision was that the case could not be retried (ne bis in idem) so that justice and legal certainty did not materialize. This study proposes suggestions to the government to formulate guidelines for pre- judicial disputes into laws and regulations. In addition, the Supreme Court needs to provide education/training and technical assistance to all judges to prevent disparities in decisions between the two courts regarding the same object. Keywords: Land grabbing, N.O's decision, Justice

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2301151349 . Digilib
Date Deposited:	30 Mar 2023 07:16
Terakhir diubah:	30 Mar 2023 07:16
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/70222

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir