ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2022/PN Kot)

ASTRY , NOVI LIDARTI (2023) ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2022/PN Kot). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (14Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (917Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (616Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pidana minimal telah ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun praktiknya batas limit pidana minimum khusus tersebut disimpangi oleh hakim, sehingga muncul friksi antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Tesis ini membahas dua permasalahan, pertama, bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara narkotika. Kedua, bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus ditinjau dari asas kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mengkaji putusan pengadilan, kemudian peneliti melakukan observasi untuk melihat penerapan dari undang-undang di dalam masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, studi dokumen, studi kasus dan wawancara pada narasumber. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika dengan pidana di bawah minimum khusus adalah terdakwa hanya sebagai pengguna atau penyalahguna narkotika, terdakwa mengkonsumsi narkotika hanya untuk dirinya sendiri, hasil tes urine negatif, jumlah narkotika yang digunakan relatif sedikit, dan tidak terdapat indikasi bahwa terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika. Selain itu, dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus telah berkepastian hukum. Dalam pertimbangannya Hakim mengakumulasikan ketentuan peraturan-perundang-undangan dan ketentuan lainnya terkait tindak pidana narkotika dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Saran yang perlu disampaikan agar Hakim lebih progresif dalam membuat pertimbangan hukum guna mengali nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta ketentuan mengenai hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam perkara narkotika perlu diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum. Kata kunci: Pertimbangan, Pidana, Minimum, Narkotika Minimum punishment has been determined in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, in practice, the special minimum criminal limits are violated by judges, resulting in friction between legal certainty and legal justice. This thesis examines two issues. First, what is the basis for the Judge's legal considerations in imposing a sentence below the special minimum in narcotics cases? Second, what is the basis for the Judge's reviews in imposing a sentence below the special minimum in the principle of legal certainty? The research method used is a normative juridical and empirical juridical approach by studying court decisions, then researchers make observations to see the application of laws in society. Data collection was carried out through literature studies, document studies, case studies, and interviews with source person. Based on the results of the research and discussion, it is concluded that the consideration of judges legal in deciding cases of narcotics crimes with a crime below a certain minimum is that the defendant is only a narcotics user or abuser, the defendant consumes narcotics only for himself, the urine test result is negative, the amount of narcotics used is relatively small, and there is no indication that the defendant sold, became an intermediary in buying and selling, exchanging, or handing over narcotics. In his consideration, the Judge accumulates statutory, and other provisions related to narcotics crimes with the legal facts revealed in the trial. Suggestions that need to be conveyed so that judges are more progressive in making legal considerations to multiply the values that live in society and provisions regarding judges being able to deviate from the minimum criminal conditions, specifically in narcotics cases, need to be regulated in the Narcotics Law and judges must consider the charges of the Public Prosecutor. Keywords: Consideration, Criminal, Minimum, Narcotics

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2301639994 . Digilib
Date Deposited:	30 Mar 2023 07:30
Terakhir diubah:	30 Mar 2023 07:30
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/70287

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir