OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi pada Resor Kepolisian Kota Bandar Lampung)

MUHAMMAD IRVAN, AGIL (2023) OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi pada Resor Kepolisian Kota Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (152Kb) | Preview
	File PDF Muhammad Irvan Agil-Berkas Skripsi.pdf Restricted to Hanya staf Download (1692Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF Muhammad Irvan Agil-Berkas Skripsi tanpa pembahasan.pdf Download (1500Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi karena anak dianggap pihak yang lemah tidak bisa memberikan perlawanan sehingga sangat potensial dan rentan menjadi korban. Banyaknya aksi kekerasan seksual terhadap anak yang dapat menimbulkan keprihatinan dan masalah di dalam masyarakat, karena pihak kepolisian masih kurang memberi pengetahuan tentang bahayanya kekerasan seksual. Salah satu hal yang kerap terjadi adalah Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat seperti ayah, paman, maupun kakak kandungnya sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan didukung dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field research) dengan melakukan wawancara kepada Polisi bagian Reskim Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Dosen bagian hukum pidana Universitas Lampung. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan tentang optimalisasi peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak memiliki 2 (dua) pembahasan yaitu peran kepolisian dan faktor yang menghambat. Peran Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam melakukan penyidikan untuk menyelesaikan kasus tindak pindana kekerasan seksual terdiri dari peran normatif, ideal dan faktual. Peran normatif dilakukan berdasarkan dengan peraturan perundang undangan yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang harus dijalankan para pihak kepolisian, peraturan perundang undangan yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peran Idealnya merupakan peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan sesuai norma norma yang berlaku. Undang- Undang untuk mempermudah memecahkan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik agar korban kejahatan tindak pidana bisa mendapatkan haknya dan pelaku tindak pidana harus mendapatkan sanksi sesuai apa yang diperbuatnya. Dan peran faktual dilaksanan sesuai dengan kenyataan lemabaga atau pihak kepolisian dengan melakukan perlindungan yang dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan,Sedangkan faktor yang mempengaruhi pihak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dari segi faktor penegakan hukum yaitu masih menjadi kendala yang dapat dilihat dari cara pihak kepolsian memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual tidak sesuai dengan perbuatan pelaku, dari segi masyrakat yaitu rasa enggan masyarakat untuk melaporkan suatu tindak pidana kekerasan seksual pada anak, dari segi faktor budaya yaitu sikap masyarakat yang masih toleran terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan terdapat penyelesaian tindak pidana yang dianut masyarakat. Saran dalam penelitian ini yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung diminta lebih tegas dalam menentukan hukuman bagi para pelaku agar memberikan efek jera dan melindungi pihak korban agar hal tersebut tidak terjadi lagi, para Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), harus memiliki pengetahuan yang luas tentang Undang-Undang yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis hal ini guna untuk mempermudah pihak penyidik untuk mengumpulkan setiap barang bukti yang ada, Jumlah penyidik yang disediakan harus sesuai untuk melakukan penyelidikan agar lebih efektif dalam mendapatkan barang bukti yang sah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, untuk masyarakat diminta lebih tegas, jujur dan juga peduli terhadap setiap tindak kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301001653 . Digilib
Date Deposited:	10 Apr 2023 03:41
Terakhir diubah:	10 Apr 2023 03:41
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/70491

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir