PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENYELENGGARAAN PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN WAY KANAN

APRIMA, DAMAYANA (2023) PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENYELENGGARAAN PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN WAY KANAN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (13Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL_.pdf Restricted to Hanya staf Download (1310Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (1647Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Way Kanan masih belum optimal, terindikasi oleh masih terdapatnya bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan sesuai perizinan yang telah disahkan saat mendirikan bangunan gedung. Masalah yang dielaborasi dalam skripsi ini ialah bagaimana pengawasan terhadap bangunan gedung di Kabupaten Way Kanan, dan bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap bangunan gedung yang tidak sesuai dengan persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Way Kanan. Metode penelitian menggunakan analisis yuridis, hal ini dilakukan agar dapat memperoleh data yang akurat dengan sebuah kegiatan ilmiah yang berprospek pada pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Metode penelitian juga digunakan untuk mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan penyelenggaraan perizinan bangunan gedung yang tidak sesuai dengan persetujuan bangunan gedung di kabupaten way kanan. Adapun Pendekatan masalah dalam proses pengumpulan data pada penelitian maka menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan dan tertib peraturan perundangundangan di Kabupaten Way Kanan telah dilakukan melalui pengawasan secara terjadwal dan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Meskipun demikian, masih ditemukan adanya bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukannya, karena itu penerapan sanksi administratif sejauh ini sudah pernah dilakukan pada saat pengawasan langsung dengan diberikan surat peringatan dan instruksi terkait prosedur selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Sehingga masyarakat yang melanggar akan menerima sanksi administratif dan langsung melaksanakannya sesuai prosedur yang berlaku. Kata Kunci: Persetujuan Bangunan Gedung , Sanksi Administrasi, Perizinan The construction of buildings in Way Kanan Regency is still not optimal, as indicated by the presence of buildings that are not in accordance with the designation according to the permits that have been approved when constructing buildings. The problems elaborated in this thesis are how to supervise buildings in Way Kanan Regency, and how to apply administrative sanctions to buildings that are not in accordance with building approvals in Way Kanan Regency. The research method uses juridical analysis, this is done in order to obtain accurate data with a scientific activity that has prospects for the development of legal knowledge. The research method is also used to find answers to problems with the implementation of building permits that are not in accordance with building approvals in Way Kanan Regency. As for the problem approach in the process of collecting data in research, it uses a normative juridical and empirical juridical approach. The results of the study show that development and orderly legislation in Way Kanan Regency have been supervised on a scheduled basis and have been carried out according to procedures. Even so, there are still buildings that are not in accordance with their designation. As for the application administrative buildings that are not in accordance with their designation, so far this has been done during direct supervision by being given a warning letter and instructions related to further procedures, in accordance with Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning Building Permit Retribution. So that people who violate it will receive administrative sanctions and immediately improve the building approval requirements according to construction procedures.. Keywords: Building Approval, Administrative Sanctions, Licensing

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301965516 . Digilib
Date Deposited:	10 Apr 2023 07:30
Terakhir diubah:	10 Apr 2023 07:30
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/70518

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir