Muhammad Fadel Noerman, 1112011253 (2015) KEWENANGAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENYIMPANGAN KEUANGAN NEGARA DI PROVINSI LAMPUNG. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (6Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (5Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (87Kb) | Preview |
|
|
File PDF
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (158Kb) | Preview |
|
|
File PDF
HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (162Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (8Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (3109b) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (3493b) | Preview |
|
|
File PDF
KATA PENGANTAR.pdf Download (56Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (39Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (106Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (192Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (44Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (150Kb) |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (40Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (101Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK Inspektorat merupakan unsur penunjang pemerintah dalam melakukan pengawasan dan merupakan lembaga pengawas intern pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pembinaan, sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknik Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknik Daerah Provinsi Lampung. Masalah yang timbul di Provinsi Lampung Dalam hal penyimpangan keuangan negara, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2013 memperlihatkan adanya penyimpangan keuangan dengan 1.702 kasus diwilayah lampung. Permasalahannya dalam penelitian ini, bagaimanakah kewenangan Inspektorat dalam melakukan pengawasan penyimpangan keuangan negara, dan faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung kewenangan Inspektorat dalam melakukan pengawasan penyimpangan keuangan negara. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang dilakuakan dengan mempelajari, melihat dan menelaah, seperti peraturan perundang-undangan serta empiris yang dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait didalam penelitian ini. Data bersumber dari data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa, Kewenangan Inspektorat dalam melakukan pengawasan penyimpangan keuangan negara memiliki 2 (dua) kewenangan yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan, pembinaan yang dilakukan yaitu melakukan pengarahan dan bimbingan serta melakukan upaya pembenahan. Pengawasan terhadap jalanya pemerintahan, bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu dengan pengawasan langsung dan tidak langsung, serta pengawasan dilakukan secara berskala, pengawasan khusus dan profesional. Faktor penghambat Inspektorat Provinsi Lampung adalah kurangnya tenaga auditor, kurangnya waktu dan kurangnya kesadaran dari objek pemeriksaan. Sedangkan faktor yang mendukung pengawasan keuangan negara di Provinsi Lampung adalah meliputi fasilitas yang memadai, ikut sertanya masyarakat melakukan pengawasan, dan komitmen pimpinan dan pegawai inspektorat yang bersikap professional. Kata Kunci: Kewenangan, Pengawasan, Keuangan Negara, Inspektorat ABSTRACT Inspectorate is one of government supporting elements in conducting monitoring and internal superintendent agency of government which has authority in conducting monitoring and education according to Law number 32 in 2004 about Regional Government, Regional Regulation number 12 in 2009 about Inspectorate Organization and Procedure, Regional Development Planning Agency and Regional Technical Agency of Lampung province, and Regulation of Lampung Governor number 33 in 2010 about Job Descriptions, Functions and Procedures of Inspectorate, Regional Development Planning Agency and Regional Technical Agency of Lampung province. Results on audit of state financial abuse problems in Lampung province by Financial Investigation Bureau (BPK) in 2013 showed 1702 cases of financial abuses in Lampung. The problem statement in this research was how did inspectorate authority in monitoring state financial abuse and what factors were inhibiting and supporting inspectorate authority in monitoring state financial abuse. This research used jurisdiction method by examining, observing and analyzing laws, regulations, and empirical method by conducting interviews with related parties in this research. Data were collected from primary and secondary data. The research results showed that there were two inspectorate authorities in monitoring state financial abuse; the education and monitoring authorities. Education was conducted by instructing, guiding and restoration. Monitoring governance conducts were conducted directly and indirectly, by means of periodic, special and professional monitoring. The inhibiting factors of Lampung province inspectorate to monitor state financial abuse were lack of auditors, lack of time and lack of awareness of examinees or objects of examinations. The supporting factors of state financial abuse monitoring in Lampung province included sufficient facilities, public participations in monitoring, and professional commitments from ordinates and sub ordinates of Lampung Inspectorate. Keywords: The Authority, Monitoring, State Financial, Inspectorate
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | 9763402 . Digilib |
| Date Deposited: | 11 Feb 2015 07:14 |
| Terakhir diubah: | 11 Feb 2015 07:34 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7055 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
