COVER PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk)

WANDRI , DESMON (2023) COVER PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (Studi Putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (332Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb)
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan nomor: 13/Pid/2019/PT.Tjk dituntut pidana oleh penuntut umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa selanjutnya untuk ditahan. Kemudian perkara di teruskan ke pengadilan tinggi lampung dan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh hakim pengadilan tinggi lampung. Permasalahan dalam penelitian ini 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk. 2) Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah pada putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian empiris. Sumber data didukung dengan data premier dan data sekunder. Penelitian ini melibatkan responden Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung. Data akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 1) penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan Nomor: 13/PID/2019/PT.Tjk diselesaikan melalui tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Pada tahap formulasi, terpenuhinya unsur berikutnya yaitu adanya obyek perbuatan kepada terdakwa. Sepertihalnya perkara pada penelitian ini, yang dimaksud secara materiil adalah benda tak bergerak yaitu tanah seluas 19.620 m 2 . Pada tahap aplikasi, pasal yang dikenakan terhadap pelaku penyerobotan tanah dalam studi Putusan Nomor: 13/Pid/2019/PT.Tjk dapat ditekankan pada Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana, ada penegasan kata “tanpa hak” dalam penguasaan tanah yang dilakukan pelaku, sehingga menunjukkan adanya pihak lain yang memiliki hak atas tanah, dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun penjara. Pada tahap eksekusi, Berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur perbuatan Wandri Desmon tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 385 Ayat (1) KUHP. Keputusan Majelis Hakim pada studi Putusan Nomor 13/PID/2019/PT.Tjk, Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 2) Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah setidaknya terlihat dalam 3 hal. Pertama, faktor-faktor penegakan hukum itu sendiri. Kedua, logika hukum dari pasal-pasalnya yang tidak konsisten satu sama lain. Ketiga, ancaman pasal dari tindak pidana yang bersangkutan sangat rendah dan nyaris tidak masuk akal. Penulis menyarankan 1) Penegakan hukum memerlukan tahap yang sistematis, penegakan hukum harus dilihat secara menyeluruh mulai dari tahap formulasi sampai dengan tahap eksekusi. Pada tahap formulasi penulis merasa legislatif dan pemerintah perlu mengkaji ulang terkait dengan kebijakan yang mengatur tindak pidana penyerobotan tanah. Pada tahap aplikasi aparat penegak hukum harus lebih cermat dan tegas agar aturan-aturan yang ada terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah dapat dijalankan dengan baik. Pada tahap eksekusi aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan substansi hukum dalam pasal 385 Ayat (1) dan aturan lain yang berkaitan dengan tindak pidana penyerobotan tanah termaksud dalam hal ini PERMA No.1 Tahun 2016 tentang mediasi perlu dijalankan. 2) penyelesaian kasus tindak pidana penyerobotan tanah selayaknya dapat melakukan upaya mediasi terlebih dahulu sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang mediasi. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyerobotan Tanah.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301453582 . Digilib
Date Deposited:	12 Apr 2023 04:14
Terakhir diubah:	12 Apr 2023 04:14
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/70590

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir