Amilya Rahayu, 1112011029 (2015) PENGAWASAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DAN PESTISIDA OLEH KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP) DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (38Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (38Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (90Kb) | Preview |
|
|
File PDF
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (211Kb) | Preview |
|
|
File PDF
HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (198Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (56Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (77Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (85Kb) | Preview |
|
|
File PDF
KATA PENGANTAR.pdf Download (94Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (15Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (79Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (118Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (66Kb) | Preview |
|
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (201Kb) |
||
|
File PDF
BAB V.pdf Download (11Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (17Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK PENGAWASAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DAN PESTISIDA OLEH KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP) DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Oleh AMILYA RAHAYU Pupuk dan pestisida penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, dan penyalurannya dilakukan sesuai prosedur pada Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Di Kabupaten Lampung Timur telah terjadi pengalihan peruntukkan dengan modus pergantian karung p upuk bersubsidi, untuk itu diperlukan pengawasan secara efektif dan efisien guna menghindari dampak negatifnya terhadap kesehatan manusia, lingkungan hidup serta mencegah peredaran dan penyimpangan dalam penyalurannya. Permasalahan yang diteliti adalah B agaimanakah pengawasan dan penerapan sanksi dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida oleh KPPP di Kabupaten Lampung Timur dan faktor - faktor yang menghambat KPPP dalam mengawasi pupuk bersubsidi dan pestisida di Kabupaten Lampung Timur. Pendekatan m asalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data sekunder berasal dari peraturan perundang - undangan dan literatur, sedangkan data primer diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan pengawasan melalui pengawasan berdasarkan jarak, pengawasan fungsional dan represif, prosedur dilakukan sesuai Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 mulai dari legalitas, penebusan, dan penyalu ran (kuota, harga, dan RDKK) pupuk bersubsidi dan kualitas dan kuantitas produk pestisida, namun pengawasan KPPP kurang maksimal. Penerapan sanksi melalui sanksi administratif dan sanksi pidana. Faktor - faktor penghambat dalam mengawasi penyaluran pupuk ber subsidi dan pestisida yaitu kurang komunikasi yang efektif antar personalia, kurangnya anggaran untuk melakukan pengawasan, tidak adanya kendaraan roda empat, tidak adanya ketegasan dari SDM dan petugas KPPP. Diharapkan agar KPPP meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida agar tidak terjadi penyaluran ilegal pupuk dan pestisida. Kata kunci : Pengawasan, Pupuk dan Pestisida, KPPP. AB S TRACT THE SUPERVISING OF SUBSIDIZED FERTILIZER AND PESTICIDE DISTRIBUTION BY SUPERVISOR COMMITTEE OF FERTILIZER AND PESTICIDE (KPPP) IN EAST LAMPUNG REGENCY By AMILYA RAHAYU Fertilizer and pesticide are important in gaining productivity and corps of agricultural commodity in order to meet the national food tenacity, while its distribution is regulated in the constitution No . 12 year 1992 under plants cultivation system. In the regency of East Lampung, there is a suspicious report of mal - use distribution under the reason that the bag of subsidied fertilizer in need of changes, ad therefore there must be an effective supervising to avoid its negative impact towards the health of human and sphere, as well as to avoid the misuse in its distribution. The research problem are: how is the supervisor committee of fertilizer and pesticide (KPPP) supervising and implementing sanction in the regency of East Lampung? And what are obstacles that harm the committee from supervising the subsidied fertilizer and pestiside in that regency? The approach used in this study were normative juridical and empiric juridical. The secondary data resources were taken from the constitution guidelines and other literatures, while the primary data resources were done through field interviews. The data were then analyzed as qualitative. The result revealed that the supervising through several means like distance, fungtional and represive, the procedure was d one in accordance to the constitution No . 12 year 1992, starting from legality, compensation, and distribution (quota, price, and RDKK) of subsidized fertilizer, quality and quantity of pesticide; unfortunately, the supervising from KPPP was less maximum. The implementation of sanction was done as administrative and criminal. The obstacles found during the supervising were: the lack of effective communication among persons, the lack of budgeting for supervising, the lack of four - wheel vehicle to reach the s pot, the lack of human resources and the lack of affirmation from KPPP. It is suggested that KPPP improve the quality standard in supervising in order to avoid illegal distribution of fertilizer and pesticide. Keywords: supervising, fertilizer and pestic ide, KPPP
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
Pengguna Deposit: | 2337726 . Digilib |
Date Deposited: | 12 Feb 2015 04:02 |
Terakhir diubah: | 12 Feb 2015 04:02 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7066 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |