KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024 (Studi Pada Tahapan Verifikasi Administrasi)

WENTI , AGUSTINA (2023) KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024 (Studi Pada Tahapan Verifikasi Administrasi). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (12Mb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (6Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (6Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Berdasarkan data Bawaslu Kota Bandar Lampung , pada pemilu 2019 sebanyak 4.255 anggota partai politik di kota Bandar Lampung tidak sesuai antara KTP dengan KTA, 896 anggota partai politik ganda internal dan 383 anggota ganda eksternal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui koordinasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan partai politik untuk pemilu 2024 . Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif yang menggunakan teori koordinasi dengan indikator berupa kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan belum maksimal. Kesatuaan tindakan yang dilakukan antara KPU dan Bawaslu dalam hal permasalahan verifikasi keanggotaan ganda adalah dengan cara melakukan klarifikasi secara Video Call, namun permasalahannya adalah akses SIPOL viewer yang diberikan tidak berguna bagi Bawaslu Kota Bandar Lampug. Komunikasi yang dilakukan dalam tahapan ini berupa pengiriman surat pencegahan dan roadshow ke partai politik, roadshow yang dilakukan bawaslu ini cinderung formalitas karena dilakukan pada saat dimulainya verifikasi administrasi, pembagaian kerja yang dilakukan dalam proses verifikasi adalah dengan cara membagi tim verifikator bagi KPU, sedangkan di Bawaslu sendiri pembagian kerja dilakukan dengan membagi lima tim, dan juga pembagaian pengarah, ketua, dan penanggung jawab, beban kerja yang dibebankan dalam tahapan verifikasi ini bertambah yang mana para pegawai harus bekerja sesuai dengan hari kalender, padatnya jadwal serta minimnya SDM di kedua lembaga penyelenggra tersebut membuat beberapa pekerjaan terbengkalai. Dalam hal indikator kedisplinan dari kedua lembaga penyelenggara sudh baik, namun yang menjadi sorotan adalah kedisiplinan partai politik yang mencaatut nama masyarakat di SIPOL Kata kunci: Koordinasi, Pencegahan, Partai Politik, Penyelenggara Pemilu. Based on data from the Bandar Lampung City Bawaslu, in the 2019 elections as many as 4,255 members of political parties in the city of Bandar Lampung did not match KTP and KTA, 896 members of internal double political parties and 383 external double members. These problems can lead to disputes between election participants and election organizers. The purpose of this study is to find out the coordination carried out by election organizers with political parties for the 2024 election. This study uses a qualitative research method with descriptive analysis using coordination theory with indicators in the form of unity of action, communication, division of labor, and discipline. The results of the research show that the coordination has not been maximized. The unified action taken between the KPU and Bawaslu in terms of the issue of multiple membership verification is by conducting a video call clarification, but the problem is that the SIPOL viewer access provided is not useful for the Bandar Lampung City Bawaslu. The communication carried out in this stage is in the form of sending prevention letters and roadshows to political parties. The roadshow carried out by Bawaslu tends to be a formality because it is carried out at the start of administrative verification. the division of labor itself is carried out by dividing five teams, as well as the division of directors, leaders and persons in charge, the workload charged at this verification stage increases where employees have to work according to calendar days, tight schedules and lack of human resources in the two implementing agencies do some work abandoned. In terms of the indicators of discipline from the two implementing agencies it is good, but what is in the spotlight is the discipline of political parties that record the name of the community in SIPOL Keywords: Coordination, Prevention, Political Parties, Election Organizers.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	2301175794 . Digilib
Date Deposited:	13 Apr 2023 03:18
Terakhir diubah:	13 Apr 2023 03:18
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/70685

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir