Implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/Pdt/2004 tentang Sengketa Lahan antara PT Perkebunan Nusantara VII dengan Sumarno Cs

FERDINANDUS MARIDEN, PARULIAN (2023) Implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/Pdt/2004 tentang Sengketa Lahan antara PT Perkebunan Nusantara VII dengan Sumarno Cs. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (36Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL TTD.pdf Restricted to Hanya staf Download (1201Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA PEMBAHASAN TTD.pdf Download (1143Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini meneliti Putusan MA Nomor 742/K/Pdt/2004 tentang sengketa lahan antara PT Perkebunan Nusantara VII dan Sumarno cs dalam konteks implementasi dan faktor-faktor yang menghambat implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, berdesain deskriptif, dan kualitatif dalam jenis data dan analisisnya. Data primer yang digunakan adalah data wawancara, sementara data sekunder yang digunakan adalah dokumen Putusan MA Nomor 742/K/Pdt/2004, Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 12/Pdt.G/2001/PN.KLD, dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 10/Pdt/2003/PT.TK. Penelitian ini juga menggunakan dokumen-dokumen seperti bentuk buku, jurnal, dan tulisan-tulisan serupa Permasalahan dalam penelitian ini, bagaimanakah implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/Pdt/2004 di Desa Sidodadi Asri Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan faktor apa saja yang mempengaruhi sulitnya implementasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/Pdt/2004 dapat dilaksanakan. Hasil kesimpulan penelitian menyatakan bahwasannya implementasi Putusan MA Nomor 742/K/Pdt/2004 yang memutus perkara perdata antara Sumarno, cs dan PTPN VII tidak dilaksanakan dengan semestinya sesuai dengan Hukum Acara Perdata, yakni dengan paksa sebab eksekusi suka rela tidak sepenuhnya dilakukan dengan tanpa syarat. Implementasi yang terjadi di lapangan adalah adanya kesepakatan sewa antara para pihak ketika eksekusi, yang mana hal tersebut menjadi suatu resolusi konflik pasca peradilan. Adanya kesepakatan sewa antara PTPN VII dan Sumarno, cs menandai bahwa tidak sepenuhnya putusan tersebut dilaksanakan, dan juga tidak seluruhnya tidak dilaksanakan. Faktor yang menyebabkan tidak dapat dijalankannya eksekusi tersebut sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata adalah adanya prioritas kemanfaatan hukum yang mempertimbangkan dampak sosial, kemanusiaan, dan politik dari penegak hukum, yang disertai dengan melunaknya sikap PTPN VII yang rela melakukan kesepatan sewa menyewa alih-alih memaksa pihak tergugat untuk mengosongkan tanah yang mereka menangkan sebagaimana tertulis dalam putusan pengadilan. Pada akhirnya saran yang bisa diberikan kepada penegak hukum seharusnya memiliki peran yang aktif untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dalam eksekusi, terutama dalam perkara perdata. Sementara saran untuk PTPN VII diharapkan dapat segera membuat aturan atau dasar hukum kebijakan perusahaan tentang mekanisme sewa. Hal itu meliputi bentuk kontrak, lama kontrak, besaran sewa, dan lain sebagainya. Hal ini demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebagai akibat dari ketidak jelasan yang berlarut-larut. Kata Kunci: Sengketa Lahan, Implemantasi Putusan, 742 K/Pdt/2004, Kepastian Hukum, PTPN VII, Sumarno Cs This research examines the Supreme Court Decision No. 742/K/Pdt/2004 concerning land disputes between PT Perkebunan Nusantara VII and Sumarno cs in the context of implementation and the factors that hinder this implementation. This research uses empirical normative legal research, descriptive in design, and qualitative in the type of data and analysis. The primary data used is interview data, while the secondary data used is the Supreme Court Decision No. 742/K/Pdt/2004, Kalianda District Court Decision No. 12/Pdt.G/2001/PN.KLD, and the Tanjung Karang High Court Appeal Decision. Number 10/Pdt/2003/PT.TK. This research also uses documents in the form of books, journals, and similar writings The problem in this research is how is the implementation of Supreme Court Decision No. 742 K/Pdt/2004 in Sidodadi Asri Village, Jati Agung District, South Lampung Regency and what factors affect the difficulty of implementing the Supreme Court Decision. The results of the research conclusion stated that the implementation of the Supreme Court Decision Number 742/K/Pdt/2004 which decided on a civil case between Sumarno, cs and PTPN VII was not carried out properly in accordance with the Civil Procedure Code, namely by force because voluntary execution was not fully carried out without conditions. . The implementation that occurs in the field is the existence of a lease agreement between the parties at the time of execution, which becomes a post-trial conflict resolution. The existence of a lease agreement between PTPN VII and Sumarno, cs indicates that the decision is not fully implemented, and also not entirely implemented. The factor causing the execution to not be carried out as regulated by the Civil Procedure Code is the priority of legal benefits that take into account the social, humanitarian and political impacts of law enforcement, which is accompanied by the softening of PTPN VII's attitude which is willing to enter into a lease agreement. -instead of forcing the defendants to vacate the land they won as written in the court decision. In the end, the advice that can be given to law enforcers should have an active role in carrying out humanitarian considerations in execution, especially in civil cases. While suggestions for PTPN VII are expected to immediately make rules or legal basis for company policies regarding the leasing mechanism. This includes the form of the contract, the length of the contract, the amount of rent, and so on. This is to avoid unwanted things as a result of protracted obscurity. Keywords: Land Dispute, Decision Implementation, 742 K/Pdt/2004, Legal Certainty, PTPN VII, Sumarno Cs

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2301338372 . Digilib
Date Deposited:	13 Apr 2023 07:00
Terakhir diubah:	13 Apr 2023 07:00
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/70746

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir