Bambang Heriyanto, 1322011056 (2014) ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA APBD KAB. LAMPUNG TIMUR TAHUN 2005-2010 (Studi Putusan MA No. 253/K/PID.SUS/2012). Masters thesis, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (3850Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (26Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
HALAMAN PERSEMBAHAN.pdf Download (2819Kb) | Preview |
|
|
File PDF
KATA PENGANTAR.pdf Download (8Mb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR MENGESAHKAN.pdf Download (5Mb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR MENYETUJUI.pdf Download (5Mb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (2965Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (2560Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT PENULIS.pdf Download (2782Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (736Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (640Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB III.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (238Kb) |
|
|
File PDF
BAB IV.pdf Download (139Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (186Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK Pidana dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana menempati posisi sentral. Hal itu karena putusan pengadilan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi logis yang sangat luas baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat. Tulisan ini mengkaji mengenai pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2010. Masalah penelitian adalah (1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang memidana pelaku tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur 2005-2010? (2) Apakah putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur 2005-2010 mempertimbangkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat? Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Setelah melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, dilakukan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, menyatakan bahwa secara formil putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi banyaknya putusan bebas dalam perkara korupsi yang dilakukan Majelis Hakim secara tidak profesional dan atas dasar yurisprudensi dapat dibenarkan, namun pemohon kasasi/jaksa/penuntut umum wajib membuktikan bahwa pembebasan terdakwa bukanlah bebas yang murni dengan alasan-alasan: a. Judex Factie dalam memeriksa perkara tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya; b. Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena putusan Judex Factie tidak mendasarkan pada fakta hukum yang benar; c. Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian keterangan saksi-saksi dan ahli yang relevan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya telah diabaikan. Simpulan penelitian adalah putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah mempertimbangkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Saran penelitian perlu adanya penyempurnaan KUHAP dan peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum. Kata kunci: Pertimbangan hukum, Hakim, Perkara korupsi, Dana APBD. ABSTRACT Crime in the criminal justice administration system occupies a central position. That's because the sentencing court ruling will have a very broad logical consequence either directly related to the criminal and the community. This paper examines the legal considerations regarding the judge in a case of corruption East Lampung district budget funds Year 2005-2010. The research problem is (1) What is the basic consideration in decisions that judges convict perpetrators of corruption in East Lampung district budget from 2005 to 2010? (2) Does the decision of the court in corruption East Lampung district budget from 2005 to 2010 considering the rule of law and public sense of justice? The research method used juridical normative and empirical. Data were obtained from the primary data and secondary data. Once through the collection and processing of data, qualitative data analysis. The results showed that the consideration of the judges of the Supreme Court in criminal dropped against perpetrators of corruption, stating that a formal acquittal can not be filed an appeal, but based on the situation and the condition of the number of acquittals in cases of corruption committed by the judges are not professionally and on the basis of jurisprudence can be justified, but the applicant appeal/attorney / prosecutor must demonstrate that the release of the accused is not a pure free with reasons: a. Judex factie in examining the case does not apply the law as it should be; b. Judex factie has misapplied the law because Judex decisions based on facts factie not true law; c. Judex factie has misapplied the law of evidence the testimony of witnesses and experts that are relevant and consistent with other evidence has been ignored. The conclusions of this research is the decision of the Supreme Court dropped the criminal prosecution of the perpetrators of corruption have been considering legal certainty and a sense of justice. Suggestions research is need for improvement of the Criminal Procedure Code and increase the professionalism of law enforcement officers. Keywords: legal considerations, Judge, Case corruption, Fund budget.
| Jenis Karya Akhir: | Tesis (Masters) |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Pengguna Deposit: | 8296493 . Digilib |
| Date Deposited: | 16 Feb 2015 02:06 |
| Terakhir diubah: | 16 Feb 2015 02:06 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7097 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
