KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG)

Batis , Baiktiar (2022) KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG. (Submitted)

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (56Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai peran dan kedudukan yang strategis, karena bertindak selaku filtrasi dalam proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kewenangan Kejaksaan tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Pokok yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Jaksa Pengacara Negara yang juga memiliki wewenang dalam bidang perdata untuk bertindak atas nama negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan fokus penelitian terhadap pengkajian beberapa Undang-Undang Kejaksaan dan beberapa pendapat melalui metode wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Lampung. Adapun sumber data yang diperoleh penulis adalah melalui data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian diinterpretasikan menggunakan analisis kualitatif normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam perkara perdata untuk mewakili instansi pemerintah daerah. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan ada Surat Kuasa Khusus. Kewenangan JPN dalam penyelesaian perkara perdata yaitu kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayaanan hukum. Penyelesaian perkara perdata yang ditangani oleh JPN antara lain: Non litigasi dan Litigasi. Kemudian hambatan jaksa pengacara negara pada Kejaksaan Tinggi Lampung dalam menangani perkara perdata untuk mewakili instansi pemerintah daerah, karena perangkat pemerintah daerah Provinsi Lampung kurang memiliki pengetahuan akan peran dan fungsi JPN bagi kegiatan pemerintahan. Kata Kunci: Perdata, Kejaksaan, Kewenangan Jaksa Pengacara Negara The Prosecutor's Office is a law enforcement agency that has a strategic role and position, because it acts as a investigator in the process of investigation and examination in court. The Prosecutor's Office is a government agency that exercises state power in the field of prosecution and other authorities under the law. The authority of the Prosecutor's Office is not only as a public prosecutor, but also to handle Civil and Administrative cases. The point that will be discussed in this study is the State Attorney who also has the authority in the civil field to act on behalf of the state. This research is a normative juridical type of legal research with a research focus on the assessment of several Prosecutorial Laws and several opinions through the interview method with the State Attorney at the Lampung High Prosecutor's Office. This research was conducted at the Lampung High Prosecutor's Office. The source of the data obtained by the author is through primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then interpreted using normative qualitative analysis. The results showed that the Prosecutor's Office has the authority in civil cases to represent local government agencies. This authority is exercised by the State's Attorney (JPN) with a Special Power of Attorney. JPN's authority in resolving civil cases is the authority to carry out law enforcement, legal assistance, legal considerations, other legal actions and legal services. Settlements of civil cases handled by JPN include: Non-litigation and Litigation. Then the obstacles of the state attorney at the Lampung High Prosecutor's Office in handling civil cases to represent local government agencies, because the Lampung Provincial government apparatus lacks knowledge of the role and function of JPN for government activities. Keywords: Civil, Prosecutor's Office, Authority of State Attorney

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301656582 . Digilib
Date Deposited:	17 Apr 2023 06:41
Terakhir diubah:	17 Apr 2023 06:41
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/70977

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir