COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG)

LUTFIA , RAHMA QUINSAFIRA (2023) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG). ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (5Mb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi Lampung merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hak anak. Mulai dari hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang dan hak partisipasi. Melalui pengintegrasian komitmen antar pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang tergabung dalam gugus tugas KLA. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses Collaborative Governance dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan informan dari pemerintah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Lampung, DPPPA Kota Bandar Lampung, DPPPA Kabupaten Pesawaran dan DPPPA Kabupaten Lampung Timur. Informan dari masyarakat yaitu LAdA Damar Lampung, Forum Anak Daerah Provinsi Lampung, dan akdemisi Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukan bahwa collaborative governance masih belum berhasil secara maksimal karena belum adanya pelibatan aktif seluruh aktor dalam gugus tugas KLA. Berdasarkan indikator pertama identifikasi hambatan dan peluang, menunjukkan belum terciptanya koordinasi yang baik antar gugus tugas, masih belum adanya fokus pemecahan masalah dari setiap daerah serta aktor yang paling berpengaruh dan aktif ialah DPPPA tingkat kab/kota maupun provinsi. Berdasarkan indikator kedua debat startegi, terdapat tiga cara efektif mewujudkan KLA yaitu perlu adanya pelibatan suara anak, adanya regulasi tiap klaster dan adanya pelibatan aktor non pemerintah khususnya lembaga masyarakat pemerhati anak seperti LAdA Damar. Berdasarkan indikator ketiga tindakan kolaborsi, terdapat beberapa payung hukum yang dapat menunjang jalannya proses perwujudan KLA namun tetap dibutuhkan aksi nyata dari setiap komitmen yang ada. Kata Kunci: Collaborative Governance, Kota Layak Anak The development of child-friendly districts/cities (KLA) in Lampung Province is an attempt to resolve problems related to children's rights. Starting from the right to life, the right to protection, the right to growth and development and the right to participate. Through the integration of commitments between government, society and the business world who are members of the KLA task force. The research method used was descriptive qualitative with informants from the government, the Education and Culture Office of Lampung Province, Bappeda of Lampung Province DPPPA of Bandar Lampung City, DPPPA of Pesawaran Regency and DPPPA of East Lampung Regency. Informants from community, LAdA Damar Lampung,Regional Children's Forum, and Lampung University academics. The results of the research show that collaborative governance is still not optimally successful because there is no active involvement. First indicator of identification of obstacles and opportunities, it shows that good coordination has not been created between task forces, there is still no focus on solving problems from each region and the most influential and active actor is DPPPA at the district/city and provincial levels.Second indicator of the strategic debate, there are three effective ways to realize KLA, namely the need to involve children's voices, the existence of regulations for each cluster and the involvement of non-governmental actors, especially community organizations that care about children such as LAdA Damar. Third indicator of collaborative action, there are several legal umbrellas that can support the process of realizing the KLA, but real action is still needed from every existing commitment. Keywords: Collaborative Governance, Child Friendly City

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	2301428520 . Digilib
Date Deposited:	18 Apr 2023 02:03
Terakhir diubah:	18 Apr 2023 02:03
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/71043

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir