PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG LALU LINTAS

Bagus Saddamyekti, 1322011010 (2014) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG LALU LINTAS. Masters thesis, Universitas Lampung.

Preview	File PDF ABSTRACT.pdf Download (9Kb) | Preview
Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (8Kb) | Preview
Preview	File PDF COVER DALAM.pdf Download (19Kb) | Preview
Preview	File PDF COVER DEPAN.pdf Download (28Kb) | Preview
Preview	File PDF DAFTAR ISI.pdf Download (8Kb) | Preview
Preview	File PDF LEMBAR MENGESAHKAN.pdf Download (4Mb) | Preview
Preview	File PDF LEMBAR MENYETUJUI.pdf Download (4Mb) | Preview
Preview	File PDF LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (3312Kb) | Preview
Preview	File PDF LEMBAR PERSEMBAHAN.pdf Download (68Kb) | Preview
Preview	File PDF MOTO.pdf Download (4Kb) | Preview
Preview	File PDF RIWAYAT HIDUP.pdf Download (5Kb) | Preview
Preview	File PDF SAN WACANA.pdf Download (6Mb) | Preview
Preview	File PDF BAB I.pdf Download (139Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB II.pdf Download (260Kb) | Preview
	File PDF BAB III.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (181Kb)
Preview	File PDF BAB IV.pdf Download (12Kb) | Preview
Preview	File PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (12Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK Perkara tindak pidana lalu lintas umumnya terjadi tanpa kesengajaan atau ada unsur kealpaan atau kelalaian dari pelaku, namun demikian pelakunya tetap harus bertanggung jawab atas perkara tersebut. Permasalahan penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas? (2) Apakah faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap anak yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas? Pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum terhadap anak yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung melalui proses diversi sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu proses proses di luar peradilan pidana melalui perdamaian, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. (2) Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap anak yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas adalah: Faktor perundang-undangan, yaitu pengaturan mengenai kewenangan diskresi dalam Undang-Undang Kepolisian yang berpotensi disalahtafsirkan; Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah anggota Satlantas dalam menangani perkara lalu lintas di Kota Bandar Lampung dan secara kualitas masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyidik dalam menerapkan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana lalu lintas; Faktor masyarakat, yaitu ketidak lengkapan data dan informasi yang disampaikan oleh pelaku dan korban yang terlibat dalam perkara pidana lalu lintas; Faktor Kebudayaan, yaitu karakter personal pelaku dan korban serta kleluarganya yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan atau perdamaian. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum disarankan terus meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sebagai pelaksana proses perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana lalu lintas. (2) Pihak Kepolisian dalam proses mediasi disarankan untuk secara proporsional menempatkan diri sebagai pihak yang netral, sehingga tidak menimbulkan kesan adanya pemihakan terhadap salah satu pihak Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anak, Lalu Lintas ABSTRACT Traffic criminal cases generally occur without deliberate or no element of negligence or the negligence of the offender, however, remains to be the culprit responsible for the case. The research problem is formulated: (1) How does law enforcement against child who violates the Act Traffic? (2) What are the factors that hinder enforcement of a child in violation of the Act Traffic? Approach the problem using normative juridical and empirical jurisdiction. Data were analyzed qualitatively for the conclusion of the study. The results showed that: (1) The enforcement of the law against child who violates Traffic Act implemented by the City Police Bandar Lampung through the diversion process as mandated by Article 1 Paragraph (7) of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child is outside the criminal justice process through peace, as mandated by Law child Criminal Justice System which aims to achieve peace between the victim and the child, the child settle the case outside the judicial process, prevent children from deprivation of liberty, encouraging people to participate and instill a sense of responsibility accountable to the child. (2) Factors that hinder enforcement of a child in violation of the Traffic Act are: Factors legislation, namely the regulation of discretionary authority under the Police Act potentially misinterpreted; Factors law enforcement, which is the quantity of the limited number of members of Traffic in handling cases of traffic in the city of Bandar Lampung and the quality is still a lack of knowledge and skills of investigators in implementing peace in the completion of a criminal traffic cases; Community factors, namely the lack of completeness of data and information submitted by the offender and the victim were involved in a criminal case traffic; Cultural factors, namely the personal character of the offender and the victim and his family that does not support the resolution of the case outside the justice or peace. Suggestions in this research are: (1) Police as law enforcement officers advised continue to improve the professionalism and capacity as executor of the peace process between the parties involved in a criminal case traffic. (2) Police in the mediation process is recommended to be proportional to place itself as a neutral party, so as to avoid the appearance of partiality toward one party. Keywords: Law Enforcement, Child, Traffic

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	5696808 . Digilib
Date Deposited:	18 Feb 2015 01:32
Terakhir diubah:	18 Feb 2015 01:32
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7108

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir