YULIUS, OKTABER (2023) PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEREKRUTAN DAN PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 (Studi Kasus Polda Lampung). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
1. ABSTRAK.pdf Download (185Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
2. TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2702Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
3. TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2703Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Kejahatan Tindak Pidana perdagangan orang dalam bentuk Perekrutan, dan Pengirimapekerja migran Indonesia secara Non-prosedural di Provinsi Lampung tahun 2022 jumlakasusnya semakin meningkat. Berdasarkan data yang tercatat di Kepolisian Polda Lampung tahun2022, mayoritas masyarakat yang menjadi korban perekrutan PMI secara Non-Prosedural darikalangan perempuan serta anak-anak di bawah umur. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagkorban yang telah di rekrut secara Non-Prosedural di butuhkan peran Penyidik Kepolisian PoldaLampung dalam penegakan hukumnya. Permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu, BagaimanaPeran Penyidik Kepolisian Polda Lampung dalam penegakan hukum tindak pidana perekrutan dapengiriman pekerja migran Non-Prosedural di Provinsi Lampung tahun 2022? Apakah faktorpenghambat Penyidikan tindak Pidana Perekrutan dan pengiriman pekerja migran Non-proseduraasal Lampung tahun 2022? Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridinormatif dan Empiris, dengan mengkaji dan menganalisis ke-efektifan peraturan Undang-Undanyang berlaku di kaitkan dengan fakta yang di peroleh dari studi lapangan serta pemecahan masaladengan teori peran dan teori penegakan hukum. Hasil penelitian yang di peroleh dari tahun 2021sampai dengan tahun 2022 jumlah kasus perekrutan dan pengiriman PMI Non-Prosedural diProvinsi Lampung semakin meningkat, salah satu penyebabnya adalah faktor minimnya peluangkerja diprovinsi Lampung, mudahnya pembuatan Paspor liburan, serta lemahnya pemeriksaalintas batas oleh pihak Imigrasi sehingga calon pekerja Migran memilih jalan pintas bekerja secarNon-prosedural ke luar negeri untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarganya. Dengan adanypeningkatan jumlah kasus tersebut Penyidik Kepolisian Polda Lampung berperan melakukapenyelidikan dan penyidikan untuk menemukan peristiwa pidananya serta menegakkan hukumterhadap pelaku perekrut Non-Prosedural agar mendapat sangsi berdasarkan ketentuan UU Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan UU Nomor 18 tahu2017 tentang Pelindungan pekerja migran Indonesia. Kesimpulan Penelitian bahwa Penyidik Kepolisian memiliki peran dalam penegakan hukum TPPO di antaranya Peran Normatif , peran ideal, peran faktual dalam bentuk upaya Preemtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Faktor penghambat penyidikan berupa faktosubstansi hukum, faktor penegak hukum, faktor terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnyanggaran proses penyidikan, dan faktor masyarakat yang enggan melaporkan adanya kasus TPPOkepada Pihak Kepolisian. Saran atas penelitian ini terkait peran penyidik kepolisian dalammenyidik perkara TPPO kedepan hendaknya jumlah personil yang menangani perkara TPPO diProv Lampung ditambah jumlahnya mengingat selalu terjadi peningkatan kasusnya serta pihaPenyidik Kepolisian harus bekerjasama dengan Imigrasi, BP2MI, Dinas Tenaga ProvinsLampung dalam meningkatkan pengawasan keluar masuknya orang baik kedalam ataupun keluanegeri untuk mencegah terjadinya TPPO. Kata kunci: Peran, Penyidik, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Non-prosedural.
| Jenis Karya Akhir: | Tesis (Masters) |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Pengguna Deposit: | 2301251915 . Digilib |
| Date Deposited: | 03 May 2023 07:07 |
| Terakhir diubah: | 03 May 2023 07:07 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/71202 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
