ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu)

SITI YUNITA , ZULFIANA (2023) ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (47Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kejahatan pencabulan merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan. Perbuatan cabul tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak di bawah umur. Anak-anak yang menjadi korban pencabulan baik langsung maupun tidak langsung akan mengalami berbagai gangguan baik itu fisik maupun non-fisik yang ditimbulkan dari peristiwa pencabulan yang dialami. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu dan salah satu alasan mengapa hakim menjatuhkan pemidanaan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini secara yuridis normatif dan yuridis empiris, narasumber dalam penelitian adalah Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Advokad dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu tidak tepat karena putusan hakim dianggap masih belum sesuai dengan isi Pasal 81 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa untuk perkara pidana pencabulan diancam dengan hukuman penjara minimal selama 5 (lima) tahun dan jika terpidana adalah anak maka anak dipidana paling lama ½ (satu per dua) dari ancaman maksimum yang dijatuhkan terhadap orang dewasa, tetapi praktiknya menjatuhkan pidana hanya perawatan/rehabilitasi selama 6 (enam), selain itu hakim tidak memperhatikan kondisi korban anak yang mengalami trauma berat. Hakim juga menjatuhkan pemidanaan lebih rendah dikarenakan hakim mempertimbangkan putusan kesatu dan kedua serta hanya menggunakan undang-undang yang bersifat khusus selain itu hakim mempertimbangkan aspek sosiologis serta pertimbangan dampak psikologis terdakwa anak. Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut antara lain: (1) Putusan hakim hendaknya mempertimbangkan aspek kerugian yang dialami oleh korban agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku selain itu hakim tidak mengesampingkan faktor memberatkan sehingga putusan yang dikeluarkan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu dalam memberikan putusan seharusnya hakim benar-benar melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum, agar keadilan sebenar-benarnya dapat tercapai serta hak ganti rugi juga seharusnya dijatuhkan oleh hakim pengadilan kepada pelaku meskipun tidak dimohonkan dalam dakwaan penuntut umum. (2) Pelaku anak dan korban anak yang samasama di bawah umur, keduanya harus dilihat sebagai orang yang sakit secara psikis sehingga keduanya butuh perawatan secara berimbang. Kata Kunci: Pemidanaan, Anak Pelaku, Tindak Pidana Pencabulan The crime of obscenity is part of the crime of decency. These obscene acts are not only committed by adults but also committed by minors. Children who are victims of sexual abuse either directly or indirectly will experience various disorders, both physical and non-physical, arising from the abuse event experienced. The problem in this study is the punishment of children as perpetrators of criminal acts of obscenity based on Decision Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN. Kbu and why the judge imposed a sentence lower than the Public Prosecutor's charge. The problem approach that will be used in this study is juridically normative and empirically juridical, the resource persons in the study are the Kotabumi District Court Judge, the North Lampung District Attorney's Prosecutor, the Advocate and Academician of the Faculty of Law, University of Lampung. The results showed that the conviction of children as perpetrators of sexual abuse based on Decision Number: 5 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN. Kbu is not appropriate because the judge's decision is considered still not in accordance with the contents of Article 81 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, which explains that for criminal cases of obscenity is threatened with a minimum prison sentence of 5 (five) years and if the convicted person is a child, the child is sentenced to a maximum of 1/2 (one half) of the maximum threat imposed on adults, However, the practice is to impose a crime of only treatment/rehabilitation for 6 (six), besides that the judge does not pay attention to the condition of child victims who have suffered severe trauma. The judge also imposed a lower sentence because the judge considered the first and second verdicts and only used specific laws in addition to the judge considering sociological aspects and considering the psychological impact of child defendants. The suggestions in this study are as follows, among others: (1) The judge's decision should consider aspects of losses suffered by victims in order to provide a deterrent effect for the perpetrator besides that the judge does not rule out aggravating factors so that the verdict issued meets the sense of justice, therefore in giving a decision the judge should really look at all aspects based on legal certainty, expediency and legal justice, so that true justice can be achieved and the right to compensation should also be imposed by the judge trial to the perpetrator although not pleaded in the public prosecutor's indictment. (2) Child perpetrators and child victims who are both minors, both should be seen as psychologically ill and therefore both need balanced treatment. Keywords: Conviction, Child of the Perpetrator, Criminal Acts of Obscenity

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2301669616 . Digilib
Date Deposited:	04 May 2023 03:17
Terakhir diubah:	04 May 2023 03:18
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/71205

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir