Ario Budi Prasetyo, 1012011127 (2015) PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PARIWISATA DAERAH PESISIR DI KABUPATEN PESISIR BARAT. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (8Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (9Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (89Kb) | Preview |
|
|
File PDF
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (150Kb) | Preview |
|
|
File PDF
HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (140Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (44Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (66Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (36Kb) | Preview |
|
|
File PDF
KATA PENGANTAR.pdf Download (92Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (84Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (150Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (198Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (61Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (450Kb) |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (52Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (68Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRACT Pesisir Barat District has an area of sea that is very potential as a tourism destination. To manage these areas, the establishment of the department of tourism district of the Pesisir Barat. Given the Pesisir Barat district is a New Autonomous Region (NAR), the provisions of Article 10 of Law No. 32 of 2004 on Regional Government states that the local government held government affairs under its authority, the authority in question is the authority of the central government to local governments. In performing its duties , local governments have broad autonomy to organize and manage their own affairs based on the principle of autonomy and assistance. The absence of permanent legislation governing on Tourism, the Pesisir Barat districts still use Lampung Provincial Laws No. 6 of 2011 on Tourism. Problems studied in this research are :(1). How is the role of the tourism department in the management of the coastal areas of tourism region in the District of Pesisir Barat ?(2). What is the limiting factor in the management of the coastal areas of tourism region in the district of the Pesisir Barat ? In the study, the authors used an empirical juridical approach. The data used in this study are primary data and secondary data. Data collection was conducted by researchers is to study literature and field studies. The results obtained in the research department of tourism 's role in managing the coastal areas of tourism are :(1). Head of the tourism department in charge of guiding plans and Tourism Department, coordinating the work of subordinates, subordinates develop, and evaluate the work of subordinates.(2). Head of tourism department supported the government to run the program in the field of tourism department of tourism employment. Inhibiting factor in the management of tourism areas are :(1)The absence of local regulations on tourism are formed resulting implementation is still many obstacles.(2). There is still a lack of supporting facilities such as electricity and clean water. This suggested :(1). It is expected to immediately improve and add all the facilities that support in order to provide comfort and safety for tourists.(2). The area should be immediately established Regulations About Tourism in order to work programs tourism department can run well. So as to minimize the constraints that exist in the field. Keywords : Tourism, Coastal, Pesisir Barat ABSTRAK Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas laut yang sangat berpotensi sebagai destinasi pariwisata. Untuk mengelolah kawasan tersebut maka dibentuknya dinas pariwisata kabupaten Pesisir Barat. Mengingat kabupaten Pesisir Barat merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB), maka ketentuan pada pasal 10 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kewenangan yang dimaksud merupakan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah memiliki otonomi yang luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Belum adanya Perda tetap yang mengatur tentang Kepariwisataan, maka kabupaten Pesisir Barat masih menggunakan Perda Provinsi Lampung nomor 6 tahun 2011 tentang Kepariwisataan. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah :(1). Bagaimana peran dinas pariwisata dalam pengelolaan kawasan pariwisata daerah pesisir di Kabupaten Pesisir Barat ?(2). Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan kawasan pariwisata daerah pesisir di kabupaten Pesisir Barat? Dalam penelitian, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian peran dinas pariwisata dalam pengelolaan kawasan pariwisata daerah pesisir adalah :(1). Kepala dinas pariwisata bertugas membimbing menyusun rencana kerja Dinas Pariwisata, mengkoordinir kerja bawahan, membina bawahannya, dan mengevaluasi kerja bawahannya.(2). Kepala dinas pariwisata didukung perangkat pemerintahan dibidang pariwisata untuk menjalankan program kerja dinas pariwisata. Faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan kawasan pariwisata adalah : (1) Belum adanya peraturan daerah tentang kepariwisataan yang terbentuk mengakibatkan pelaksaannya masih banyak terdapat kendala.(2). Masih kurangnya fasilitas penunjang seperti: listrik dan air bersih. Dengan demikian disarankan :(1). Diharapkan agar segera memperbaiki dan menambah semua fasilitas yang mendukung agar memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan.(2). Hendaknya segera dibentuk Peraturan Daerah Tentang Kepariwisataan agar program kerja dinas pariwisata dapat berjalan dengan baik. Sehingga dapat diminimalisir kendala-kendala yang ada di lapangan. Kata Kunci : Pariwisata, Pesisir, Pesisir Barat
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | 4753463 . Digilib |
| Date Deposited: | 17 Feb 2015 02:29 |
| Terakhir diubah: | 17 Feb 2015 02:29 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7125 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
