Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Uang Paksa (Dwangsom) Dan Sanksi Administratif Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Ivo Pardamean Simanjuntak, 1012011047 (2015) Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Uang Paksa (Dwangsom) Dan Sanksi Administratif Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (39Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRACKT.pdf

Download (41Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (83Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (168Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf

Download (177Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (6Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSEMBAHAN.pdf

Download (37Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTO.pdf

Download (36Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
SANWACANA.pdf

Download (143Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (39Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (130Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (152Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (47Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (201Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (39Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (151Kb) | Preview

Abstrak

ABSTRAK Penyelesaian sengketa tata usaha negara yang bersifat administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap putusan tata usaha negara. Banyaknya putusan tata usaha negara yang tidak dipatuhi oleh pejabat tata usaha negara dikarenakan tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 116 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ayat (4), apabila tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan tata usaha negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif. Uang paksa merupakan salah satu tekanan agar orang atau pihak yang dihukum mematuhi atau melaksanakan hukumannya. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara terhadap uang paksa, dan bagaimanakah pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara terhadap sanksi administratif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Adapun sumber data yang dalam penelitian ini yaitu data primer berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, bukubuku dan dokumen-dokumen resmi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara terhadap uang paksa diperlukan adanya peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah yang mengatur prosedur dan mekanisme pembayaran uang paksa, besaran uang paksa, dan pembebanan uang paksa, dan pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara terhadap sanksi administratif memerlukan peraturan pelaksana mengenai jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada pejabat publik yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara. ABSTRACT Administrative dispute resolution administrative nature is a procedure that can be taken by a person or body of civil law if he is not satisfied with the decision of the state administration. The number of administrative decisions which have not been followed by officials of the state administration due to lack of strength executorial in Act No. 5 of 1986 About the State Administrative Court. In Act No. 9 of 2004 Section 116 verse (4) About the State Administrative Court, if the defendant does not willing to implement the decision of the state administration which has obtained permanent legal force against the concerned officials charged forceful measures in the form of payment of a sum money forced and or administrative sanctions. Forced Money is one of the pressure that person or parties who was sentenced to obey or carry out the sentence. The problems under study is how the implementation of the decision of the administrative court against the forced money, and how the implementation of the decision of the administrative court against the administrative sanctions. Approach to the problem used in this research is a normative approach. The source of the data in this study are primary data derived from the research literature through legislation, literature, books and official documents. The results showed that the implementation of the decision of the administrative court against the forced money necessary implementing regulations in the form of government regulations that govern the procedures and mechanisms of compulsory payments, the amount of money forced, and the imposition of forced money, and enforcement of the administrative court to require administrative sanctions implementing regulations regarding the type of administrative sanctions which can be imposed on public officials who are not willing to implement the decision of the administrative court. Keywords: Forced Money, administrative sanctions, the State Administrative Decision

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: A General Works = Karya Karya Umum
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 4328454 . Digilib
Date Deposited: 20 Feb 2015 04:19
Last Modified: 20 Feb 2015 04:19
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7135

Actions (login required)

View Item View Item