FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA PERSENTASE LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022)

ADELIA CLARISA FERIYANTI , 1946021011 (2023) FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA PERSENTASE LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022). ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (4Mb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA PERSENTASE LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022) Oleh ADELIA CLARISA FERIYANTI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat yang dihadapi oleh KPU Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan SPIP sehingga bisa merumuskan upaya yang perlu dilakukan oleh pengambil kebijakan agar penyelenggaraan SPIP berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan unsur-unsur SPIP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang merupakan adopsi dari konsep pengendalian intern COSO dimana terdapat 5 unsur dan 13 sub unsur dari SPIP yang menanamkan prinsip-prinsip Good Governance yakni kewajaran, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan kemandirian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyelenggaraan SPIP pada KPU Provinsi Lampung belum optimal. Dari 5 unsur SPIP yang telah dilaksanakan, satu unsur penyelenggaraannya terlaksanakan dengan optimal yaitu unsur lingkungan pengendalian, dan empat unsur SPIP lainnya yaitu penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal, penyelenggaraannya terlaksana tetapi belum secara optimal. Sedangkan untuk hambatan pada pelaksanaan SPIP di KPU Provinsi Lampung terdapat pada SDM-nya bahwa para staff dan pemimpin di KPU Provinsi Lampung belum menjalankan kegiatan SPIP ini dengan optimal karena masih kurangnya personil yang diberi tanggung jawab terhadap pelaporan SPIP ini. Kebijakan perbaikan penyelenggaraan SPIP diperlukan mengingat penerapan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Lampung sangat erat hubungannya dengan Good Governance yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Kata kunci: SPIP, KPU, Kartu Kendali ABSTRACT FACTORS CAUSING THE DECREASE PERCENTAGE OF GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM REPORTS (Study at the Province Lampung Election Commission year 2022) By ADELIA CLARISA FERIYANTI This study aims to know and to understand the inhibiting factors faced by the The General Elections Commission (KPU) Lampung Province in implementing the Government Internal Control System (SPIP) so that the policy makers can formulate the efforts that need to be made so that the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) runs well. The adoption of the COSO internal control concept where there are 5 elements and 13 sub elements of the (SPIP) that instill the principles of Good Governance namely fairness, transparency, accountability, responsibility and independence. This research was a descriptive study with a qualitative approach. The data collection techniques which were carried out in this study were observation, interviews, and documentation. The results of this study show that the implementation of the (SPIP) at the General Elections Commission (KPU) Lampung Province has not been optimal. From the 5 elements of the (SPIP) that have been implemented, one element of implementation was optimally implemented, namely the element of control environment, and the other four elements of SPIP, namely risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring of internal control, implementation has been implemented but not optimal. Whereas the obstacles to the implementation of the (SPIP) at the General Elections Commission (KPU) Lampung Province was in its Human Resources (HR), that the staff and leaders at the General Elections Commission (KPU) Lampung Province have not carried out this the (SPIP) activity optimally because there was still a lack of personnel who were given responsibility for reporting this the (SPIP). The policy to improve the implementation of the the Government Internal Control System (SPIP) is needed considering that the implementation of the the (SPIP) within the Lampung Provincial the General Elections Commission (KPU) is very closely related to Good Governance which aims to create governance that is orderly, effective, efficient, accountable and transparent. Key: SPIP, KPU, Control Card

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	2301546119 . Digilib
Date Deposited:	07 Jun 2023 04:52
Terakhir diubah:	07 Jun 2023 04:52
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/71728

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir