PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur)

Septi, Nadila Utami (2023) PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH ANGGOTA DPRD DAN KEPALA DESA (Studi Pada Kepolisian Resor Lampung Timur). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (1214Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1788Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1787Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

The role of the Police in investigating criminal acts of extortion in office is regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, the investigative task is contained in Article 14 letter g. The Indonesian National Police has authority in terms of investigations, but in the process of investigating criminal acts of extortion in office it is a criminal act of corruption that is complicated and difficult, there are often obstacles so that the law enforcement process tends to deviate from the principles of a fast, simple, low-cost and honest trial. The problem in this study is the role of the Indonesian National Police in investigating the criminal act of extortion in office which is carried out jointly by members of the DPRD and the Village Head and the inhibiting factors in the process of investigating the criminal act of extortion in office which are carried out jointly by Members of the DPRD and the Village Head. This research uses normative juridical as well as empirical juridical approaches. The resource persons consisted of investigators at the East Lampung Resort Police and Lecturers in the Criminal Section at the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection by library research and field studies. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the research and discussion show that the role of the Police in investigating criminal acts of extortion in office which is carried out jointly by members of the DPRD and the Village Head includes a normative role, namely the role carried out by the Police in relation to their duties, functions and authorities as regulated in Articles 13 and 14 letters g Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Article 1 paragraph (2) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. The factual role of the Police in this case was carried out by carrying out investigations and investigations of cases up to the delegation to the Tanjung Karang District Court. The role of the Police in the investigation of this case until the delegation to the Tanjung Karang District Court. Septi Nadila Utami The role of the Police in investigating this case with a complete dossier referred to as P-21 then carried out coercive measures against the perpetrators starting from the investigation and investigation, arrest, detention, search and examination of the suspect and witnesses up to the handing over of this case at the Tanjung Karang District Court. However, the ideal role of the Police in this case has not been carried out optimally by the East Lampung Police, namely regarding the statement of the complete file (P-21) which was delayed from the time it should have been determined. The inhibiting factors in carrying out this role include law enforcement officers because not all law enforcement officers for the East Lampung Police can be used as investigators in handling cases of corruption, inadequate facilities and infrastructure can hinder a crime being uncovered and the legal culture of enforcement officers. unresponsive law and do not have the same view of a case. Suggestions in this study are that law enforcement officials, especially the East Lampung Resort Police, must increase the professionalism of the police as law enforcement officers in eradicating criminal acts of extortion in office, in the investigation process investigators must be selected from people who do have quality in carrying out their duties to carry out investigations, so that as much as possible in carrying out the investigation process with the added support of sophisticated tools from the relevant agencies so as to expedite the investigative process. ABSTRAK Peran Polri dalam penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas penyidikan terdapat pada Pasal 14 huruf g. polri mempunyai kewenangan dalam hal penyidikan, namun dalam proses penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan merupakan tindak pidana korupsi yang bersifat rumit dan sulit, seringkali terdapat kendala-kendala sehingga proses penegakan hukumnya cenderung menyimpangi asas peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan serta jujur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah peran polri dalam penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anggota DPRD dan Kepala Desa dan faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anggota DPRD dan Kepala Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan juga yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Penyidik pada Kepolisian Resor Lampung Timur dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dengan studi Pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Peran Polri dalam penyidikan tindak pidana pemerasan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota DPRD dan Kepala Desa meliputi peran normatif yaitu peranan yang dilakukan oleh Polri terkait tugas, fungsi dan wewenangnya yang diatur dalam Pasal 13 dan 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Peran faktual Polri pada perkara ini dilakukan dengan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara sampai pelimpahan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Peran Polri dalam penyidikan perkara ini Septi Nadila Utami sampai pelimpahan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Peran Polri dalam penyidikan perkara ini dengan pernyataan berkas lengkap yang disebut sebagai P21 kemudian melakukan upaya paksa terhadap pelaku mulai dari penyidikan dan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pemeriksaan tersangka dan para saksi sampai pada pelimpahan perkara ini di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Namun peran ideal Polri pada perkara ini belum dapat dilakukan dengan maksimal oleh Kepolisian Resor Lampung Timur yaitu terkait pernyataan berkas lengkap (P-21) yang mundur dari waktu yang seharusnya telah ditentukan. Adapun faktor penghambat dari pelaksanaan peran ini meliputi aparat penegak hukum karena tidak semua aparat penegak hukum Kepolisian Resor Lampung Timur bisa dijadikan penyidik dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, sarana dan prasarana yang kurang memadai bisa menjadi terhambat suatu tindak pidana terungkap dan budaya hukum dari aparat penegak hukum yang tidak responsif dan tidak mempunyai pandangan yang sama terhadap suatu perkara. Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya para aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Lampung Timur harus meningkatkan profesionalisme kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pemerasan dalam jabatan, dalam proses penyidikan penyidik harus dipilih dari orang-orang yang memang memiliki kualitas dalam melakukan tugasnya untuk melakukan penyidikan, sehingga dapat semaksimal mungkin dalam melakukan proses penyidikan dengan ditambah dukungan alat yang canggih dari instansi terkait sehingga dapat memperlancar proses penyidik.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301286156 . Digilib
Date Deposited:	13 Jun 2023 08:34
Terakhir diubah:	13 Jun 2023 08:34
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/72079

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir