PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Saskia Christy Damelia Br Pasaribu, 1322011094 (2015) PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. Other thesis, Universitas Lampung.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRACT.pdf

Download (9Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK.pdf

Download (10Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
COVER DALAM.pdf

Download (19Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
COVER LUAR.pdf

Download (40Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (4Mb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf

Download (4Mb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
MOTO.pdf

Download (105Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
PERNYATAAN.pdf

Download (2989Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf

Download (263Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (72Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
SANWACANA.pdf

Download (5Mb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR ISI.pdf

Download (67Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB I.pdf

Download (248Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB II.pdf

Download (456Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB III.pdf

Download (20Kb) | Preview
[img] File PDF
BAB IV.pdf
Restricted to Hanya pengguna terdaftar

Download (142Kb)
[img]
Preview
File PDF
BAB V.pdf

Download (12Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (112Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.11.PR.07.06 Tahun 2003 Tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Untuk Menerima Permohonan Hak Kekayaan Intelektual seharusnya memberi kemudahan bagi para pendaftar Hak Kekayaan Intelektual yang berdomisili jauh dari ibukota untuk dapat mendaftarkan hasil karyanya ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) di tempat domisilinya. Namun dalam prakteknya, aturan ini belum berjalan optimal. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dan bagaimana penerapan aturan proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Tipe penelitian adalah kajian deskriptif analitis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil pengolahan data dianalisis, dilakukan pembahasan untuk diambil kesimpulan secara kualitatif sebagai jawaban permasalahan. Hasil penelitian yakni Kanwil Kemenkumham khususnya di Provinsi Lampung hanya memiliki kewenangan untuk menerima permohonan pendaftaran HKI di bidang merek dan hak cipta, selebihnya untuk HKI di bidang lain, pendaftar tetap harus mendaftarkan langsung karyanya ke Ditjen HKI. Kanwil juga tidak dapat memproses dikabulkan atau tidaknya permohonan pendaftar karena wewenang ini masih sepenuhnya milik Ditjen HKI. Peran Kanwil juga dapat memberikan perlindungan hukum oleh PPNS bagi para pendaftar yang sudah mendaftarkan hasil kekayaan intelektualnya. Penerapan aturan proses pendaftaran HKI di Kanwil Kemenkumham tidak berjalan dengan optimal karena pada prakteknya Saskia Christy Damelia Pasaribu Kanwil hanya dapat membantu dalam proses administrasi saja bagi para pemohon yang ingin mendaftarkan hasil karya intelektualnya. Wewenang untuk mengabulkan atau tidaknya permohonan dan penerbitan sertifikat kepemilikan HKI masih sepenuhnya menjadi wewenang Ditjen HKI. Dengan kata lain, Kanwil berperan hanya sebatas sebagai perpanjangan tangan Ditjen HKI untuk menerima permohonan pendaftaran HKI di wilayah. Kata Kunci: Pendaftaran HKI, Ditjen HKI, Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. ABSTRACT The decision of the minister of justice and human rights republic of Indonesia number: M.1.PR.07.06 year 2003 on the appointment of regional office the department of justice and human rights the republic of Indonesia to receive a request for the intellectual property right (HKI) registrations should have provided facilities for the intellectual wealth equity which stays far from the capital to can register their work of art to the district office ministry of law and human rights In place of their home base. While in practice, this rule not run optimally yet. Based on the description of the who became the main issues is how the role of regional office ministry of law and human rights in the registration process the intellectual property right and how the rule of the registration process the intellectual property right on regional office ministry of law and human rights. This research is normative and empirical legal research. Research study analytical type is descriptive material primary law, secondary, and tertiary. Analyzed the results of data processing, done the discussion to be taken as an answer conclusion qualitatively problems. The results of research namely the provincial Kemenkumham especially in the province of lampung only has the authority to receive registration in the field of application HKI brand and copyright owners, beyond to hki in other fields, fixed registrations must register directly to the directorate HKI his work .The provincial also could not be heard for their application process whether or not certain of people registered for this authority is still fully belonging to the directorate general of HKI .The role of the provincial office can also provide legal protection by PPNS for the enrollment already register the results of his intellectual property. The rule of the registration process HKI in provincial Kemenkumham does not run with optimal for in practice which The provincial Saskia Christy Damelia Pasaribu can only assist in the administration process only for the an applicant who want to enrol his intellectual the work of .The authority to grant whether or not certain request and issuing certificates of possession HKI is still fully the authority of the directorate general of HKI. In other words, the provincial had a role only come only as the extension the directorate general of HKI to receive registration application HKI in the region. Keywords : HKI registration, the directorate general HKI, the role of the office of the ministry of law and human rights.

Jenis Karya Akhir: Tesis (Other)
Subyek:
>
Program Studi: Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit: 9174238 . Digilib
Date Deposited: 25 Feb 2015 02:08
Terakhir diubah: 25 Feb 2015 02:08
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7250

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir