PENERAPAN PROGRAM KARTU PRAKERJA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

GILANG , RAMADHAN (2023) PENERAPAN PROGRAM KARTU PRAKERJA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (88Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1241Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1244Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Permasalahan buruh atau pekerja pada saat ini memiliki kompleksitasnya tersendiri. Posisi buruh dan pemberi kerja terkadang tidak seimbang. Padahal posisi pekerja buruh memiliki peran yang begitu besar dalam menjalankan kegiatan usaha. Selama masa covid-19 pada tahun 2020 hingga saat ini banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja oleh pada pengusaha. Tentu hal ini berdampak tingkat pengangguran yang meningkat. Tentu pemerintah dengan segala upaya berusaha memberikan bantuan salah satunya adalah program kartu prakerja. Program prakerja yang difokuskan oleh penulis berfokus pada wilayah kabupaten pringsewu. Metodelogi penelitian pada penelitian ini setidaknya menggunakan pendekatan masalah normatif dan pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data terbagi menjadi studi kepustakaan dan studi lapangan dengan pengumpulan data melalui wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini; Pertama, Penerapan program prakerja ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetisi Kerja melalu Program Kartu Prakerja. Perpres ini juga sudah mengalami perubahan beberapa kali. Program ini bukan merupakan program pemerintah daerah melainkan program nasional. Peran pemerintah daerah pada program prakerja sangat minim dalam aturan tersebut. Kedua, Aspek-aspek yang menghambat penerapan program kartu prakerja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu adalah Pertama adalah kesulitan akses pada situs prakerja. Kedua adalah pengaduan dari pemerintah daerah tidak ada kelanjutannya dari pemerintah pusat. Ketiga, pemerintah daerah tidak memiliki akses kepada data langsung kepada program ini. Keempat, pada implementasi di daerah, pemerintah daerah menilai tidak ada standar penyelesaian pelatihan dan banyak menimbulkan permasalahan. Kelima, tidak adanya tindak lanjut program hingga para pekerja merasakan manfaat langsung dari program prakerja ini. Kata Kunci: Penerapan, Prakerja, Pemerintah Daerah, Pringsewu. ABSTRACT The problems of laborers or workers at this time have their own complexities. The position of workers and employers is sometimes unequal. Even though the position of labor workers has such a big role in carrying out business activities. During the Covid-19 period in 2020 until now there have been many Terminations of Employment by employers. Of course this has an impact on rising unemployment rates. Of course the government is trying its best to provide assistance, one of which is the pre-employment card program. The pre-employment program focused on by the author focuses on the Pringsewu district area. The research methodology in this study at least uses a normative problem approach and an empirical approach. The data sources used in this study are primary data sources and secondary data. Data collection procedures are divided into library research and field studies by collecting data through interviews. The data analysis used in this study is a qualitative descriptive data analysis. The results of this study; First, the implementation of this pre-employment program is regulated through Presidential Regulation Number 36 of 2020 concerning Development of Work Competitions through the Pre-Employment Card Program. This Perpres has also been amended several times. This program is not a local government program but a national program. The role of local government in the pre-employment program is very minimal in these regulations. Second, the aspects that hinder the implementation of the pre-employment card program by the Regional Government of Pringsewu Regency are the first is the difficulty of access to pre-employment sites. The second is that complaints from local governments have not been followed up by the central government. Third, local governments do not have access to direct data on this program. Fourth, in terms of implementation in the regions, the local government considers that there is no standard for completion of training and that it causes many problems. Fifth, there is no follow-up of the program until the workers feel direct benefits from this pre-employment program. Keywords: Application, Pre-Employment, Local Government, Pringsewu.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301992799 . Digilib
Date Deposited:	20 Jun 2023 09:04
Terakhir diubah:	20 Jun 2023 09:04
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/72590

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir