PENYEDIAAN LAYANAN BANTUAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Irene , Nadia Vaniarinanta (2023) PENYEDIAAN LAYANAN BANTUAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (16kB) | Preview
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
Preview	Text Skripsi Tanpa Pembahasan.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Dalam perkembangannya beberapa pelaku UMKM mengalami masalah hukum seperti sulit dalam mengurus perizinan berusaha, mendapatkan sertifikat halal, masalah kontrak/perjanjian, sengketa tenaga kerja, perpajakan, hingga tindak pidana seperti penggelapan dana. Pemerintah mengeluarkan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dalam salah satu pasalnya mengatur tentang penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM di kota Bandar Lampung? (2) Bagaimana faktor pendukung serta penghambat dalam penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM? Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data meliputi editing, klasifikasi data, penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Pemerintah daerah yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung belum melaksanakan penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM di Kota Bandar Lampung yang sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (2) Faktor pendukungnya adalah adanya dukungan dari pemerintah, adanya lembaga-lembaga bantuan hukum dan faktor penghambatnya adalah peraturan pemerintah yang belum terkoordinasi dengan baik, belum adanya kerjasama antara lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum dengan pemerintah, dan informasi tentang lembaga bantuan hukum yang masih terbatas.

Item Type:	Other
Subjects:	?? 340 ?? ?? 341 ??
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User:	2301909870 . Digilib
Date Deposited:	20 Jun 2023 01:58
Last Modified:	20 Jun 2023 01:58
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/72625

Actions (login required)

View Item