PENYEDIAAN LAYANAN BANTUAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Irene , Nadia Vaniarinanta (2023) PENYEDIAAN LAYANAN BANTUAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (15Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2274Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF Skripsi Tanpa Pembahasan.pdf Download (2129Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Dalam perkembangannya beberapa pelaku UMKM mengalami masalah hukum seperti sulit dalam mengurus perizinan berusaha, mendapatkan sertifikat halal, masalah kontrak/perjanjian, sengketa tenaga kerja, perpajakan, hingga tindak pidana seperti penggelapan dana. Pemerintah mengeluarkan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dalam salah satu pasalnya mengatur tentang penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM di kota Bandar Lampung? (2) Bagaimana faktor pendukung serta penghambat dalam penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM? Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data meliputi editing, klasifikasi data, penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Pemerintah daerah yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung belum melaksanakan penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM di Kota Bandar Lampung yang sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (2) Faktor pendukungnya adalah adanya dukungan dari pemerintah, adanya lembaga-lembaga bantuan hukum dan faktor penghambatnya adalah peraturan pemerintah yang belum terkoordinasi dengan baik, belum adanya kerjasama antara lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum dengan pemerintah, dan informasi tentang lembaga bantuan hukum yang masih terbatas.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301909870 . Digilib
Date Deposited:	20 Jun 2023 01:58
Terakhir diubah:	20 Jun 2023 01:58
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/72625

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir