ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN TENTANG PRAKTIK PERCALOAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Cahaya Rama Putra, 1012011144 (2015) ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN TENTANG PRAKTIK PERCALOAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (7Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (112Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER LUAR.pdf

Download (10Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (9Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (116Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR PERNYATAAN.pdf

Download (131Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR PERSETUJUAN.pdf

Download (120Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTO.pdf

Download (36Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSEMBAHAN.pdf

Download (21Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (165Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
SANWACANA.pdf

Download (175Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (280Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (351Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (176Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (302Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (85Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (85Kb) | Preview

Abstrak

ABSTRAK Tindak pidana penipuan dengan modus praktik percaloan yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang banyak terjadi menjelang adanya pembukaan pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil, mereka menjanjikan diterimanya sebagai pegawai negeri dengan meminta imbalan yang jumlahnya tidak sedikit. Ada pun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap PNS yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus praktik percaloan dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam rangka Penjatuhan pidana terhadap PNS yang melakukan tindak pidana penipuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan yuridis normatif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Penjatuhan pidana terhadap PNS yang melakukan tindak pidana penipuan merupakan rangkaian proses hukum terhadap pelaku yang telah cukup bukti melakukan tindak pidana dan juga Hakim memakai teori gabungan dalam hal penjatuhan pidana, yaitu bukan saja melihat dari sisi pembalasan tetapi juga melihat dari sisi tujuan dijatuhi pidana kepada pelaku. Saran dalam penelitian ini adalah dalam hal penjatuhan pidana kepada PNS yang melakukan penipuan, Hakim harus berlandaskan pada pertimbangan pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum, dan Masyarakat diharapkan memiliki sikap kehati-hatian dan menolak dengan tegas terhadap oknum PNS yang menjanjikan seseorang akan diterima sebagai PNS. Kata kunci: Penjatuhan Pidana, Hakim, Penipuan, PNS ABSTRACT Type text or a website address or translate a document. Criminal fraud mode brokering practices committed by unscrupulous civil servants (PNS) is a lot going on ahead of the opening to recruit civil servants, they promise receipt as civil servants by asking in return that amount is not little. There is also the problem in this research is How the criminal punishment for civil servants who commit criminal fraud with brokering practice mode and what factors are taken into consideration in order imposition of criminal judge against civil servants who commit the crime of fraud. The method used in this research is empirical and normative-juridical. The data obtained through interviews with sources who have been determined. The study was conducted in the region Tanjung Karang District Court law and Academics Criminal Law Faculty of Law, University of Lampung. Based on the results of research and discussion can be seen that the imposition of criminal to civil servants who commit the crime of fraud is a series of legal proceedings against the perpetrators who have sufficient evidence of a criminal act and also Judge wear combined theory in the case of sentences, which not only look from the side of retaliation but also view from the side of the goal to the perpetrators punished. Suggestions in this study is in the case of sentences to civil servants who commit fraud, the Judge should be based on consideration of the considerations which gives a good sense of justice for the victim, the accused and the public so as to create legal certainty, and the Community is expected to have prudence and refused to firmly against unscrupulous civil servants who promised someone would be accepted as a civil servant. Keywords: Imposition of Criminal Justice, Fraud, PNS

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: Hukum Pidana > > Hukum Perdata
Hukum Pidana > > Hukum Pidana
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 1773649 . Digilib
Date Deposited: 25 Feb 2015 02:20
Last Modified: 25 Feb 2015 02:20
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7296

Actions (login required)

View Item View Item