UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDAR LAMPUNG

Rizky Wiliyan Tomy, 1612011262 (2023) UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (836Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (903Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (837Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah merupakan salah satu akar masalah sengketa tanah yang terjadi di Indonesia termasuk di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Kepolisian sebagai suatu dari komponen sistem peradilan pidana memiliki kewajiban untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana sebagaimana amanat dari UU Kepolisian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah upaya Kepolisian terhadap tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan Apakah faktor penghambat Kepolisian dalam menghadapi tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini adalah personel penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung, analis pertanahan BPN Bandar Lampung, dan Dosen bagian hukum Pidana Universitas Lampung. Pengolahan data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan upaya yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung adalah dengan melakukan upaya pre-emtif yakni sosialisasi bahaya pemalsuan sertifikat tanah, preventif berupa koordinasi dengan BPN, Notaris, dan PPAT, dan represif dengan melakukan penyidikan sampai penyerahan berkas ke Kejaksaan. Hambatan yang ditemui adalah faktor subtansi hukum dimana kewenangan Kepolisian terbatas, faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Saran dalam penelitian ini adalah Mengoptimal fungsi tindakan pre-emtif, preventif, dan represif Polresta Bandar Lampung dengan menaikan anggaran dan memperketat pengawasan internal pada BPN Kota Bandar Lampung, Notaris, dan PPAT termasuk setiap pihak yang terlibat dalam proses pembuatan sertifikat tanah Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Tindak Pidana, Pemalsuan Sertifikat

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301425214 . Digilib
Date Deposited:	23 Jun 2023 07:38
Terakhir diubah:	23 Jun 2023 07:38
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/73128

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir