LEGALITAS DO NOT RESUSCITATE (DNR) DI RUMAH SAKIT DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

EVA FIELDIANA, SARI (2023) LEGALITAS DO NOT RESUSCITATE (DNR) DI RUMAH SAKIT DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK..pdf Download (189Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1922Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2131Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Do Not Resuscitate (DNR) merupakan suatu perintah untuk jangan dilakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) pada pasien. Dalam pelaksanaan DNR, dokter sebagai clinical leader dalam tim pelayanan asuhan pasien akan mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek klinis pasien, etik, moral dan aspek hukum. Di beberapa Negara DNR menjadi pro dan kontra secara legalitas hukum dan DNR secara terminology masih dapat dihubungkan dengan pseudoeuthanasia atau euthanasia pasif. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian terkait Legalitas Do Not Resuscitate (DNR) di Rumah Sakit Dalam Konteks Perlindungan Hukum Bagi Dokter.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, asas hukum dan doktrin-doktrin dan yuridis empiris dengan mengadakan penelitian lapangan. Data pada penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara narasumber dan data sekunder diperoleh dari sumber yang tersedia seperti perundang-undangan, hasil penelitian dan buku. Nara sumber terdiri dari Ketua Komite Medik Rumah Sakit,Dokter Spesialis Anestesi, Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh dan Ketua IDI Pringsewu. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan DNR adalah legal secara hukum berdasarkan Permenkes Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Penentuan Kematian Dan Pemanfaatan Organ. Perlindungan hukum bagi dokter melakukan tindakan DNR telah diatur dalam Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik, dalam Permenkes tersebut secara preventif perlindungan dokter dalam bentuk informed consent dan secara represif dalam keadaan gawat darurat pada Pasal 4, dan kedua Permenkes tersebut menjadi acuan dokter dalam keputusan penghentian atau penundaan bantuan hidup. Penulis menyarankan adanya edukasi dan sosialisasi terkait Permenkes Nomor 37 Tahun 2014 dan Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 kepada dokter sebagai acuan dalam implementasi dipelayanan, dan diharapkan dokter dapat melakukan edukasi terkait DNR kepada pasien ketika pasien dalam kondisi kompeten dalam menentukan dirinya sendiri sebagai bentuk otonomi pasien

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 348 Undang-undang, hukum, regulasi dan kasus
Program Studi:	Pascasarjana Fakultas Pertanian dan Pascasarjana > Pascasarjana
Pengguna Deposit:	2301487607 . Digilib
Date Deposited:	27 Jun 2023 08:42
Terakhir diubah:	27 Jun 2023 08:42
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/73272

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir