PENGATURAN KEKERASAN BERBASIS GENDER SIBER (KBGS) DAN PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUMNYA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Siber dalam Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2020/PN Tjk, dan Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk di Kota Bandar Lampung)

Agsel , Awanisa (2023) PENGATURAN KEKERASAN BERBASIS GENDER SIBER (KBGS) DAN PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUMNYA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Siber dalam Putusan Nomor: 785/Pid.Sus/2020/PN Tjk, dan Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk di Kota Bandar Lampung). Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (151Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1743Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1744Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kekerasan berbasis gender siber (KBGS) merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan sebagian atau seluruhnya dengan teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun banyak kasus yang terjadi, namun belum mendapatkan penanganan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan permasalahan penegakan hukum KBGS dalam sistem hukum di Indonesia melalui penanganan kasus yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KBGS belum mengakomodir secara spesifik dan komperhensif mengenai mekanisme penanganan KBGS yang berprespektif keadilan gender dengan baik. Dalam penanganan kasus-kasus KBGS memperlihatkkan belum ditegakkan dengan aturan yang sesuai dalam melindungi hak-hak korban sehingga cenderung merevictimisasi hingga mengkriminalisasi korban. Terdapat persoalan dalam struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang mengindikasikan belum berjalannya penegakan hukum dengan baik dalam mewujudkan keadilan dalam penanganan KBGS. Dengan demikian diperlukan adanya suatu pengaturan yang komperhensif hingga pembentukan peraturan turunannya. Kata Kunci: Pengaturan, Penegakan Hukum, Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS), Sistem Hukum. ABSTRACT Cyber gender-based violence (KBGS) is a form of gender-based violence that is carried out partially or completely with information and communication technology. Although many cases have occurred, they have not been handled properly. The purpose of this research is to find out the regulation and law enforcement problems of KBGS in the legal system in Indonesia through the handling of cases that occurred in the city of Bandar Lampung. This study uses normative juridical legal research methods and empirical juridical legal research. The results of this study indicate that various laws and regulations related to KBGS have not accommodated specifically and comprehensively the mechanism for handling KBGS with a gender equity perspective properly. In the handling of KBGS cases, it shows that proper rules have not been enforced in protecting the rights of victims so that they tend to revictimize and criminalize victims. There are problems in the legal structure, legal substance and legal culture which indicate that law enforcement has not been properly implemented in realizing justice in the handling of KBGS. Thus it is necessary to have a comprehensive arrangement to the formation of derivative regulations. Keywords: Regulation, Law Enforcement, Cyber Gender Based Violence, Legal System.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2301788817 . Digilib
Date Deposited:	10 Jul 2023 03:35
Terakhir diubah:	10 Jul 2023 03:35
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/73395

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir