PERAN MEDIATOR DISNAKER PROV LAMPUNG DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) (Studi Kasus Disnaker Prov. Lampung)

Desy Ari Safitri , 1946021022 (2023) PERAN MEDIATOR DISNAKER PROV LAMPUNG DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) (Studi Kasus Disnaker Prov. Lampung). ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (11Mb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (10Mb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (10Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK PERAN MEDIATOR DISNAKER PROV LAMPUNG DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) (Studi Kasus Disnaker Prov. Lampung) Penelitian ini bertujuan untuk peran Dinas Tenaga Kerja sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja . Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi secara langsung pada kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja dilokasi penelitian dan diperkuat dengan adanya bukti dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran mediator dalam memfasilitasi perselisihan hubungan industrial dalam hal ini pada perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Lampung Timur adalah adanya perselisihan antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja menyebabkan kasus tersebut diajukan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, pada kasus ini diawali dengan penyelesaian melalui biparte namun dilanjutkan pada tahap mediasi sehingga Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung sebagai mediator berfungsi sebagai penengah perselisihan tersebut. Peranan mediator dalam kasus perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah sebagai pendamai dan penengah yaitu apabila pihak Dinas Tenaga Kerja secara resmi telah menerima pemberitahuan dari salah satu pihak yang berselisih dan dengan resmi mempertemukan pihak-pihak yang bersangkutan dan membawa mereka pada musyawarah untuk mencapai mufakat yang kemudian diakhiri dengan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berselisih. Pada penelitian ini Dinas Tenaga Kerja sebagai mediator dinilai telah berhasil melakukan peran sebagai mediator dimana tugas dan fungsi mediator sudah sesuai dengan UU 2004 Pasal 8 ayat 1, yaitu: menerima surat pengaduan, membuat surat undangan, membuat daftar hadir, dan memberikan mediasi. Kata Kunci: Peran Mediator, Hubungan Industrial, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Dinas Tenaga Kerja ABSTRACT ROLE OF LAMPUNG PROV DISNAKER MEDIATORS IN RESOLVING DISPUTES OF TERMINATION OF EMPLOYMENT (PHK) (Case Study of Lampung Provincial Manpower Office) By DESY ARI SAFITRI This study aims at the role of the Manpower Office as a mediator in resolving disputes over termination of employment. Researchers used descriptive qualitative research types and data collection techniques by conducting interviews, direct observation in cases of disputes over termination of employment at the research location and strengthened by documentary evidence. The results of the study concluded that the role of the mediator in facilitating industrial relations disputes in this case the dispute over termination of employment (PHK) in East Lampung Regency was that there was a dispute between the company and the workers causing the case to be submitted to the Lampung Province Manpower Office, in this case it was initiated with a biparte settlement but continued at the mediation stage so that the Lampung Province Manpower Office as a mediator functions as a mediator of the dispute. The role of the mediator in cases of employment termination disputes is as a conciliator and mediator, namely if the Manpower Office has officially received notification from one of the disputing parties and formally brings together the parties concerned and brings them to deliberations to reach a consensus which is then terminated by a collective agreement signed by the disputing parties. In this study the Manpower Office as a mediator was considered to have succeeded in carrying out the role of a mediator where the duties and functions of the mediator were in accordance with the 2004 Law Article 8 paragraph 1, namely: receiving complaint letters, making invitation letters, making attendance lists, and providing mediation. Keywords: Role of Mediator, Industrial Relations, Termination of Employment Disputes (PHK), Office of Manpower.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	2301208633 . Digilib
Date Deposited:	13 Jul 2023 02:10
Terakhir diubah:	13 Jul 2023 02:10
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/73450

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir