EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM PIDANA MELALUI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI BANDAR LAMPUNG

Ni Putu , Ayu Meilina Sari (2023) EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM PIDANA MELALUI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI BANDAR LAMPUNG. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK.pdf

Download (1275Kb) | Preview
[img] File PDF
TESIS FULL.pdf
Restricted to Hanya staf

Download (4Mb) | Minta salinan
[img]
Preview
File PDF
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (3743Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Adanya perubahan dalam mekanisme penegakan hukum pidana melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang lebih singkat, tanpa mengikuti sidang di pengadilan, menimbulkan keraguan terhadap konsistensi peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang ada. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan yaitu berfokus pada eksistensi penegakan hukum pidana melalui ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung, dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif didukung dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara secara mendalam dengan beberapa narasumber. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari lapangan dan kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa eksistensi penegakan hukum pidana melalui ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung menghadapi tantangan mengenai pertanggungjawaban pidana antara pemilik kendaraan dan pengemudi yang tidak sesuai dan kerancuan dalam pemberian sanksi pelanggaran ETLE yang mengarah ke sanksi administratif daripada sanksi pidana. Faktor perundang-undangan dan faktor sarana fasilitas menjadi faktor dominan yang menghambat penegakan hukum pidana melalui ETLE di Bandar Lampung karena kedua faktor tersebut keterkaitannya langsung dengan kerangka hukum dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan ETLE. Saran dalam penelitian ini adalah diperlukan penyusunan undang-undang yang secara spesifik mengatur penggunaan dan penegakan hukum ETLE agar terciptanya harmonisasi baik antar peraturan perundang-undangan maupun dalam penerapan dan penegakan hukumnya serta perlu dilakukan peningkatan sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan ETLE. Kata Kunci: ETLE, Lalu Lintas, Penegakan, Pelanggaran. The existence of changes in the mechanism of criminal law enforcement through Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), which is shorter and does not involve court hearings, raises doubts about the consistency of existing rules and legal principles. The main issue focuses on the enforcement of criminal law through ETLE concerning traffic violations in Bandar Lampung, and the factors that hinder the enforcement of criminal law through Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) against traffic violations in Bandar Lampung. This research uses a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach through in-depth interviews with several sources. The data used are derived from primary data and secondary data obtained from field research and literature, which are analyzed qualitatively. The research findings indicate that the enforcement of criminal law through ETLE against traffic violations in Bandar Lampung faces challenges regarding the criminal liability of vehicle owners and drivers that are not aligned and confusion in the imposition of ETLE violation sanctions, which tend to lead to administrative sanctions rather than criminal sanctions. Legislative and infrastructure factors are dominant factors that hinder the enforcement of criminal law through ETLE in Bandar Lampung because these factors are directly related to the legal framework and infrastructure supporting the implementation of ETLE. The recommendations from this research are the necessity for the drafting of specific legislation governing the use and enforcement of ETLE to achieve harmonization among regulations and in its implementation and enforcement. Furthermore, there is a need for the improvement of facilities and infrastructure supporting the implementation of ETLE. Keywords: Enforcement, ETLE, Traffic, Violations.

Jenis Karya Akhir: Tesis (Masters)
Subyek: 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi: Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit: 2301162087 . Digilib
Date Deposited: 28 Jul 2023 02:12
Terakhir diubah: 28 Jul 2023 02:12
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/73809

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir