DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA YANG BERBEDA TERHADAP PERKARA YANG SAMA (Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Tjk)

ELMI , KHOLIYAH (2023) DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA YANG BERBEDA TERHADAP PERKARA YANG SAMA (Studi Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Tjk). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (754Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2866Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2665Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Hakim harus memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam perkara yang telah terjadi tindak pidana narkotika dilakukan oleh terdakwa terdapat kasus yang menarik perhatian penulis dengan melihat penetapan yang di lakukan oleh seorang hakim berbeda antara Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Mahkamah Agung. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim, PN, PT dan MA dalam penjatuhan pidana dalam perkara Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Tjk dan mengapa terdapat perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan yang berbeda terhadap kasus yang sama. Metode penelitian penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Prosedur pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim pada putusan nomor: 164/Pid.Sus/PN.Tjk, terdakwa merupakan penyalah guna Narkotika untuk konsusmsi pribadinya dan tidak untuk di perjual belikan, barang bukti yang akan dikonsumsi yaitu hanya 1 butir narkotika jenis inex yang kemudian didalam proses penyidikan dikenakan pasal sebagai pengedar yaitu Pasal 112, Pasal 114 KUHP dengan amar putusan Pidana Penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan kemudian dalam Putusan kasasi terdakwa tersebut divonis dengan perubahan putusan menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan dasar terdakwa terbukti sebagai Pemakai dan Jumlahnya relativ kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat membuat pertimbangan yang cukup (Vide A. Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 1 Narkotika SEMA No.03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi pengadilan). Faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika khususnya yang melanggar Pasal 112 ayat 1 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Tanjung Karang antara lain karena perangkat peraturan perundang-undangan itu sendiri, keadaankeadaan diri terdakwa dan yang bersumber pada diri hakim. Untuk menghindari disparitas pidana sebaiknya pembuat undang-undang perlu meninjau kembali batas maksimum dan batas minimum sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika aran dalam penelitian ini adalah, seharusnya dalam penanganan kasus narkotika semata-mata hanya melihat bahwa setiap penyalahguna yang kedapatan membawa atau memiliki narkotika tersebut harus dikenakan Pasal 114 atau Pasal 112, namun sebagai seorang penegak hukum harus bersikap secara jujur dan adil, menggali fakta yang sebenarnya, apa tujuan seorang penyalahguna yang kedapatan memiliki, menguasai dan membawa narkotika tersebut, apakah untuk diperdagangkan ataukah untuk digunakan bagi dirinya sendiri. Kata Kunci : Kewenangan Hakim, Penetapan Pengadilan, Pertimbangan Hakim. The judge must give a decision that is in accordance with the law and the sense of justice in society. In cases where narcotics crimes have been committed by the defendant, there is a case that has caught the attention of the author by looking at the determination made by a judge, which is different between the Tanjung Karang District Court and the Supreme Court. The problem of this research is how the considerations of judges, PN, PT and MA in imposing a sentence in case Number 164/Pid.Sus/2020/PN Tjk and why are there differences in the judge's legal considerations in imposing different decisions on the same case. This writing research method uses a normative and empirical juridical approach. The resource persons consisted of Judges at the Tanjung Karang District Court and Academics at the Faculty of Law, University of Lampung. The results of the research and discussion show that the judge's considerations in decision number: 164/Pid.Sus/PN.Tjk, the defendant is a Narcotics abuser for personal consumption and not for sale and purchase, the evidence to be consumed is only 1 item of inex narcotics which is then In the investigation process, he was subject to articles as dealers, namely Article 112, Article 114 of the Criminal Code with a criminal sentence of 4 (four) years and 6 (six) months imprisonment, and then in the cassation decision the defendant was sentenced with a change in decision to 1 (one) year 6 (six) ) months, on the basis that the defendant is proven to be a user and the amount is relatively small (SEMA Number 4 of 2010), the judge decides according to the indictment but can make sufficient judgment (Vide A. Legal Formulation of the Criminal Chamber Number 1 SEMA Narcotics No.03 of 2015 concerning Enforcement of the Formulation of the results of the 2015 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as a Guideline for the Implementation of Tasks for the Court).The factors that influence the judge's decision against the perpetrators of narcotics crimes, especially those who violate Article 112 paragraph 1 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics at the Tanjung Karang District Court, include the set of laws and regulations themselves, the circumstances of the defendant and sources on the judge. In order to avoid criminal disparities, legislators should review the maximum and minimum limits of criminal sanctions that can be imposed on defendants as stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The suggestion in this research is, in handling narcotics cases, you should only see that every abuser who is caught carrying or possessing narcotics must be subject to Article 114 or Article 112, but as a law enforcement officer, you must act honestly and fairly, dig up the real facts. , what is the purpose of a drug abuser who is found to possess, control and carry the narcotics, whether to trade or to use for himself. Keywords: Authority of Judges, Consideration of Judges, Determination of Courts,

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	2301782397 . Digilib
Date Deposited:	28 Jul 2023 02:16
Terakhir diubah:	28 Jul 2023 02:16
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/73811

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir