PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA PADA KETENTUAN DIBERLAKUKAN SURUT (RETROACTIVE) TERHADAP MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2019)

Randy Agus, Setiawan (2023) PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA PADA KETENTUAN DIBERLAKUKAN SURUT (RETROACTIVE) TERHADAP MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2019). Fakultas Hukum , Universitas Lampung . (Submitted)

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (96Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1525Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1270Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pengaturan keberlakuan surut (retroactive) terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki dinamika yang cukup panjang antara boleh atau tidaknya diberlakukan. Hukum Pidana Indonesia mengatur bahwa keberlakuan surut tidak diperbolehkan, faktanya terdapat peraturan perundangundangan yang diberlakukan surut seperti Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018. Tujuan penelitian untuk menganalisis ketentuan diberlakukan surut (retroactive) apakah boleh berlaku berdasarkan sudut pandang Hukum Tata Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan tinjauan terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian disimpulkan bahwa keberlakuan surut secara konstitusional tidak selaras dengan UUD 1945, namun diperbolehkan sepanjang pengaturan ketentuan retroaktifnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang, dan apabila memuat ketentuan pidana, maka ketentuan pidananya tidak ikut diberlakusurutkan. Selain itu, urgensi diberlakukannya Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 secara surut terhadap Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019 adalah didasarkan atas validitas norma dan hierarki norma, bahwa norma yang lebih tinggi menjadi dasar dalam menentukan validitas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karenanya, Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 merupakan norma yang menjadi dasar Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 diberlakuan surut terhadap Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) > 328 Proses legislatif, parlemen 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 342 Hukum tata negara: 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 348 Undang-undang, hukum, regulasi dan kasus
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301457907 . Digilib
Date Deposited:	02 Aug 2023 07:47
Terakhir diubah:	02 Aug 2023 07:47
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/73878

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir