PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA PADA KETENTUAN DIBERLAKUKAN SURUT (RETROACTIVE) TERHADAP MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2019)

Randy Agus, Setiawan (2023) PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA PADA KETENTUAN DIBERLAKUKAN SURUT (RETROACTIVE) TERHADAP MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2019). Fakultas Hukum , Universitas Lampung . (Submitted)

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (98kB) | Preview
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pengaturan keberlakuan surut (retroactive) terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki dinamika yang cukup panjang antara boleh atau tidaknya diberlakukan. Hukum Pidana Indonesia mengatur bahwa keberlakuan surut tidak diperbolehkan, faktanya terdapat peraturan perundangundangan yang diberlakukan surut seperti Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018. Tujuan penelitian untuk menganalisis ketentuan diberlakukan surut (retroactive) apakah boleh berlaku berdasarkan sudut pandang Hukum Tata Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan tinjauan terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian disimpulkan bahwa keberlakuan surut secara konstitusional tidak selaras dengan UUD 1945, namun diperbolehkan sepanjang pengaturan ketentuan retroaktifnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang, dan apabila memuat ketentuan pidana, maka ketentuan pidananya tidak ikut diberlakusurutkan. Selain itu, urgensi diberlakukannya Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 secara surut terhadap Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019 adalah didasarkan atas validitas norma dan hierarki norma, bahwa norma yang lebih tinggi menjadi dasar dalam menentukan validitas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karenanya, Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 merupakan norma yang menjadi dasar Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 diberlakuan surut terhadap Peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2019.

Item Type:	Other
Subjects:	?? 300 ?? ?? 328 ?? ?? 340 ?? ?? 342 ?? ?? 348 ??
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User:	2301457907 . Digilib
Date Deposited:	02 Aug 2023 07:47
Last Modified:	02 Aug 2023 07:47
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/73878

Actions (login required)

View Item