Ahmad , Surya Pratama (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Putusan Nomor 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG .
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (1747Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
SKRIPSI FUL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1824Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
SKRIPSI FUL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1766Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Tindak pidana penipuan dapat dilakukan oleh setiap subjek hukum persoon tidak terkecuali oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI), penipuan sesama anggota TNI termasuk kedalam tindak pidana militer murni atau zuivermilitairedelict dengan objek hukum pada penelitian ini adalah penyalahgunaan fungsi dan kewenangan. Menyalahi fungsi dan kewenangan merupakan pemenuhan unsur mens rea serta terpenuhinya unsur tindak pidana penipuan merupakan pemenuhan unsur actus reus. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah mengenai bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan putusan Nomor 33-K/PMT-II/AD/VIII/2019 dan bagaimanakah penerapan hukum disiplin terhadap anggota TNI sebagai bentuk sanksi pelanggaran etik. Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari hakim militer, polisi militer dan dosen fakultas hukum bagian pidana Universitas Lampung. Sumber data primer berupa wawancara narasumber Interview Approach dan sumber data sekunder berupa studi kepustakaan Library Approach serta studi lapangan Case Approach, jenis data terbagi menjadi primer, sekunder dan tersier yang kemudian di analisis. Hasil dari penelitian dan pembahasan ini adalah, pertanggungjawaban pidana terhadap delik penipuan oleh anggota perwira TNI dikenakan sanksi pidana pokok penipuan pasal 378 KUHP dengan pasal 126 KUHPM sebagai pemberat, pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memasuki lingkungan TNI atau pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai sanksi pelanggaran etik. Ahmad Surya Pratama Anggota TNI yang melanggar baik disiplin maupun pidana ringan yang ancaman hukumannya kurang dari 3 bulan, hukum disiplin militer dalam pengadilan militer akan disebut dengan sebagai hukuman tambahan yang dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, demosi hingga pemecatan dinas militer. Penjatuhan hukuman tambahan dipengaruhi oleh pangkat, jabatan, bentuk tindak pidana dan dampak yang timbul. Saran yang diberikan pada penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana tindak pidana penipuan tidak hanya dititikberatkan kepada subjek hukum persoon sebagai anggota TNI saja melainkan juga menitikberatkan objek hukum serta bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dengan mempertimbangkan pemenuhan unsur pasal 65 ayat 2 dan ayat 3 UU TNI perwujudan prinsip persamaan dalam hukum atau equality before the law. Kata Kunci: TNI, Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan, Hukum Disiplin. The crime of fraud can be committed by any legal subject, including soldiers of the Indonesian National Armed Forces (hereinafter referred to as the TNI). Fraud by members of the TNI is purely a military crime or zuivermilitairedelict. The legal object in this study is the abuse of function and authority. Violation of functions and authorities is the fulfillment of the mens rea element and the fulfillment of the crime of fraud is the fulfillment of the actus reus element. The problem that the author examines is how criminal responsibility is for TNI members who commit criminal acts of fraud based on decision Number 33K/PMT-II/AD/VIII/2019 and how disciplinary law is applied to members. TNI as a form of sanction for ethical violations. The problem approach in this study uses a normative juridical and empirical juridical approach. The informants in this study consisted of military judges, military police and law faculty lecturers at the Criminal Section of the University of Lampung. The primary data source is in the form of Interview Approach to informants and the secondary data source is in the form of Literature Study Approach and Field Study Case Approach, the type of data is divided into primary, secondary and tertiary which are then analyzed. The results of this research and discussion are that criminal responsibility for criminal acts of fraud committed by members of the TNI officers is subject to the main criminal sanctions for fraud under Article 378 of the Criminal Code with article 126 of the Criminal Code as ballast, additional punishment in the form of revocation of the right to enter the TNI environment or dishonorable dismissal (PTDH ) as a sanction for ethical violations. Ahmad Surya Pratama Members of the TNI who commit both disciplinary and minor criminal offenses whose sentences are less than 3 months, military discipline law in a military court will be referred to as an additional punishment which can be in the form of revocation of certain rights, demotion to dismissal from military service. Additional criminal sentences are influenced by rank, position, form of punishment and the resulting impact. for fraud is not only focused on the legal subject of people as members of the TNI, but also focuses on the legal object and the form of crime committed by TNI soldiers by taking into account the fulfillment of the elements of article 65 paragraph 2 and paragraph 3 UU. TNI is the embodiment of the principle of equality before the law. Keywords: TNI, Criminal Liability, Fraud, Legal Discipline.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | 2301695342 . Digilib |
| Date Deposited: | 16 Aug 2023 02:26 |
| Terakhir diubah: | 16 Aug 2023 02:26 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/74779 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
