UPAYA BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER (Studi Kasus Di Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Provinsi Lampung)

Aldi , Irfani (2023) UPAYA BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER (Studi Kasus Di Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Provinsi Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (1887Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1886Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1887Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Provinsi Lampung memiliki potensi besar terhadap lobster di perairan Pesisir Barat yang merupakan salah satu komoditi unggulan ekonomis tinggi. Penjualan lobster diatur dalam 17/PERMEN-KP/2021 yaitu tidak dalam kondisi bertelur, panjang karapas diatas 6 (enam) cm dan berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram/ekor. Sumber permasalahan dalam penelitian ini adalah munculnya oknum-oknum masyarakat yang ingin mendapat keuntungan dengan menyalahi aturan yang telah ditetapkan, yang berdampak buruk pada perekonomian negara sehingga perlu adanya upaya yang dilakukan baik pencegahan maupun penanggulangan. Berdasarkan isu hukum tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah tentang upaya BKIPM dalam penanggulangan kejahatan penyelundupan benih lobster dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari PPNS BKIPM Provinsi Lampung, penyidik satreskrimsus Polda Lampung dan Dosen Hukum bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa upaya yang dilakukan BKIPM terdapat tiga langkah berdasarkan teori penanggulangan kejahatan empirik yang dikemukakan oleh A.S Alam yaitu upaya pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif dilakukan dengan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat setempat yaitu di wilayah Pesisir Barat dengan memberikan himbauan dan memasang banner, selanjutnya upaya preventif dilakukan dengan berkoordinasi terhadap polda lampung dengan pemantauan dan penjagaan di pintu masuk dan pintu keluar provinsi lampung seperti pelabuhan dan bandara, kemudian upaya represifnya dilakukan dengan berkoordinasi terhadap polda lampung berupa pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, penanganan barang bukti dan penanganan awak kapal. Faktor penghambat BKIPM berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diantaranya faktor masyarakatnya itu sendiri dimana kurangnya keasadaran masyarakat setempat dan sikap acuh yang terus membudaya sehingga penyelundupan benih lobster terus terjadi serta faktor kuantitas penegak hukum yang tidak sebanding dengan luas wilayah Provinsi Lampung. Saran dalam penelitian ini adalah perlunya meningkatkan koordinasi terhadap Polda Lampung maupun daerah lain serta lebih mengedepankan upaya pencegahan yaitu dengan melakukan penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat Pesisir Barat lebih sering lagi setidaknya dua kali dalam satu tahun. Selain itu salah satu faktor penghambat BKIPM yang sangat menonjol adalah faktor kuantitas (jumlah) personil dari BKIPM, maka dari itu penambahan jumlah personil dan koordinasi kepada masyarakat setempat dan Polda Lampung maupun daerah lain merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan penyelundupan benih lobster asal Lampung. Kata Kunci:Upaya BKIPM, Penyelundupan, Benih Lobster ABSTRACT Lampung Province has great potential for lobsters in the waters of the West Coast which is one of the leading high-economic commodities. The sale of lobsters is regulated in 17/PERMEN-KP/2021, namely not laying eggs, carapace length above 6 (six) cm and weighing above 150 (one hundred and fifty) grams/head. The source of the problem in this research is the emergence of members of the public who want to benefit by violating the rules that have been set, which have a negative impact on the country's economy so that efforts are needed to be made both prevention and control. Based on these legal issues, the issues that will be discussed are BKIPM's efforts to deal with the crime of smuggling lobster seeds and their inhibiting factors. This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. Data collection procedures were carried out by means of literature studies and field studies. The informants in this study consisted of PPNS BKIPM Lampung Province, investigators from the Special Criminal Investigation Unit of the Lampung Police and Law Lecturers in the Criminal Section of the Faculty of Law, University of Lampung. The data obtained was then analyzed qualitatively. The results of the research and discussion show that the efforts made by BKIPM consist of three steps based on the theory of empirical crime prevention put forward by AS Alam, namely pre-emptive, preventive and repressive efforts. Pre-emptive efforts are carried out by direct counseling to the local community, namely in the West Coast region by giving appeals and putting up banners, then preventive efforts are carried out by coordinating with the Lampung Regional Police by monitoring and guarding at the entrances and exits of Lampung province such as ports and airports, then repressive efforts are carried out by coordinating with the Lampung Regional Police in the form of preliminary examinations, investigations, handling of evidence and handling of the ship's crew. Factors inhibiting BKIPM based on research that has been conducted include the community factor itself where the local community's lack of awareness and indifference that continues to be entrenched so that smuggling of lobster seeds continues to occur as well as the factor of the quantity of law enforcement that is not comparable to the area of Lampung Province. Suggestions in this study are the need to improve coordination with the Lampung Regional Police and other regions and prioritize prevention efforts, namely by conducting counseling or appeals to the West Coast community more often, at least twice a year. Apart from that, one of the most prominent inhibiting factors for BKIPM is the quantity (number) of BKIPM personnel, therefore increasing the number of personnel and coordinating with the local community and the Lampung Regional Police and other regions is one of the keys to success in tackling the crime of smuggling lobster seeds from Lampung. Keywords: BKIPM Efforts, Smuggling, Lobster Seeds

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2301190180 . Digilib
Date Deposited:	18 Aug 2023 07:53
Terakhir diubah:	18 Aug 2023 07:53
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/74974

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir